Bertempat di kantor Bupati Muna Barat Kecamatan Sawerigading, sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Muna Barat, menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi kebijakan pelantikan &n
Bertempat di kantor Bupati Muna Barat Kecamatan Sawerigading, sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Muna Barat, menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi kebijakan pelantikan pejabat yang menempati jabatan eselon II dan III disejumlah SKPD bentukan di kabupaten hasil pemekaran Muna itu.
Dalam pernyataan sikapnya, massa pengunjuk rasa mempertanyakan kebijakan Rajiun melantik pejabatnya yang menurut mereka adalah pejabat-pejabat bermasalah. Hal itu berdasarkan track record mereka saat masih bertugas di kabupaten Muna induk. Massa bahkan menuding kalau para pejabat yang ditempatkan pada posisi strategis tersebut hanya akan menggerogoti APBD Muna Barat.
“Fit and propetes yang dilakukan Pj Bupati kualitasnya diragukan. Kami tahu pejabat-pejabat yang menduduki jabatan strategis di Mubar saat ini memiliki catatan merah di Kabupaten Muna,” kata Koordinator aksi, Asrul Lawa.
Selain itu, massa pengunjuk rasa menyayangkan kebijakan Rajiun yang tidak mengakomodir putra daerah pada jabatan strategis Pemkab Mubar. Sementara menurut mereka, banyak putra daerah yang memiliki kemampuan untuk menahkodai SKPD membangun daerah dan bukan menggerogoti uang masyarakat.
Merasa telah dicederai oleh kebijakan mantan kasat Pol PP Sultra itu, mereka meminta Gubernur Sultra Nur Alam meninjau kembali pengangkatan Rajiun sebagai Pj.bupati.
Sekian lama menggelar aksi, Asisten I La Koanto berinisiatif menerima massa. Namun keinginan La Kuanto ditolak dan mereka memilih meninggalkan tempat dan membubarkan aksi.
Terkait tuntutan aksi unjukrasa ini, Pj Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada mengatakan, pejabat yang diangkatnya memiliki kemampuan luar biasa dibidangnya masing-masing dan dinyatakan bersih.
“Mereka memiliki kemampuan luar biasa, tidak digunakan di kabupaten induk saya pakai di Muna Barat. Sekarang coba tunjukan saya, siapa di Muna Barat yang memiliki kemampuan seperti Zakaruddin Saga (Kadis PPKAD),” katanya.
Soal putra daerah, Rajiun bersikukuh bahwa pejabat yang diangkatnya adalan putra daerah. Dia mengatakan, tidak ada yang namanya putra daerah sebab baik Muna Barat ataupun Muna merupakan satu rumpun.
“Tidak boleh ada dikotomi suku Muna dan suku Muna Barat. Kalau ada dikotomi akan berbahaya. Muna berangkat dari empat koghoerano, hanya terjadi pemecahan administrasi saja,” tegasnya. (Arl)
