iklan zonasultra

Pelayanan Tidak Maksimal, Puskesmas Barangka Muna Barat Disegel

Unjuk rasa dimulai dengan aksi membakar ban bekas dititik sekitaran pertigaan Matakidi, kemudian bergeser ke Puskesmas Barangka dan berakhir di kantor Dinas Kesehatan Muna Barat. Menurut massa, unjuk

Unjuk rasa dimulai dengan aksi membakar ban bekas dititik sekitaran pertigaan Matakidi, kemudian bergeser ke Puskesmas Barangka dan berakhir di kantor Dinas Kesehatan Muna Barat. Menurut massa, unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes terkait kinerja Puskesmas Barangka yang dipimpin Dalmatia yang dinilai, tidak memberikan pelayanan maksimal dan efektif kepada masyarakat Barangka. 
Menurut koordinator aksi, ‎Abdul Rahmat selama kurun waktu dua tahun terakhir masa kepimpinan Dalmatia sebagai Kapus Barangka, kerap terjadi kekurangan obat dan tidak aktif melayani masyarakat. Kerap kali, saat ada pasien yang ingin berobat, harus pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raha, sebab di Puskesmas tidak ada obat. Hal itu makin diperparah, kesulitan mendapatkan rujukan, sebab petugas jarang masuk kantor. 
“Oleh sebab itu kami mendesak agar dinas kesehatan segera turun investigasi dan memanggil Kapus Dalmatia. Beberapa kali kami coba berkomunikasi tapi dia menolak menemui kami,” ujar Rahmat. 
Setelah berorasi kurang lebih setengah jam di depan Kantor Dinkes Muna Barat, massa sedianya akan diterima oleh Kadinkes, La Ode Maha Jaya. Namun belum sempat kadinkes memberikan penjelasan, Pj. Bupati Muna Barat, LM. Rajiun Tumada, tiba-tiba lewat di depan kantor dan berkesempatan berdialog dengan peserta unjuk rasa. 
Mendengar keluhan dari masyarakatnya, Rajiun langsung menginstruksikan Maha Jaya untuk memanggil Dalmatia untuk memberikan penjelasan terkait keluhan masyarakat. Pj.Bupati bahkan mengancam akan mengganti Da‎lmatia apabila tidak hadir memenuhi panggilan. Selain itu, lanjut Rajiun, dirinya akan mengambil keterangan dari seluruh petugas Puskesmas Barangka.
“Setelah mendengarkan seluruh penjelasan, baru kita simpulkan, apakah Dalmatia masih layak menjadi Kapus atau tidak. Urusan mengganti kapus itu hak prerogatif bupati,” terang Rajiun. 
Rajiun menambahkan, dirinya telah melakukan investigasi dan memperoleh informasi terkait kinerja Kapus Dalmatia, namun orang nomor satu di Muna Barat itu, belum membuka apa kesimpulan investigasi tersebut. (Arl)

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib