Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Nursalam Lada mengatakan pemanggilan dinas ESDM untuk mengetahui penyebab terhambatnya pembangunan mega proyek tersebut. <
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Nursalam Lada mengatakan pemanggilan dinas ESDM untuk mengetahui penyebab terhambatnya pembangunan mega proyek tersebut.
“Kami butuh penjelasan dari dinas ESDM untuk mengetahui penyebab terhambatnya pembangunan mega proyek idustri tersebut,” kata Nursalam di ruangannya, Kamis (15/1/2015).
Menurut Nursalam, lokasi pembangunan mega proyek itu perlu jelas, berada pada RTRW sesuai konsep awal. Jika pembangunan smelter tersebut menyalahi tata ruang maka itu merupakan pelanggaran sehinga penerbitan dokumennya terhambat.
Lokasi pembangunan smelter itu berada diarea tambak milik masyarakat, disekitarnya ada sungai Pohara dan lautan. Nurslam menduga terhambatnya penerbitan dokumen perusahaan diduga ada yang perlu di perbaiki, seperti pembukaan jalan industri yang membelah tambak warga, antisipasi limbah perusahaan yang berdampak pada pencemaran sungai dan laut yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.
“Jadi ini alasan mengapa kami jadwalkan pemanggilan Dinas ESDM dan Pertanian, tujuannya agar pembangunan smelter berjalan baik tetapi tidak merugikan masyarakat, pemerintah serta tidak merusak lingkungan,” tandasnya.
Rencana pemanggilan kedua dinas tersebut masih akan dikoordinasikan dengan komisi II dan III DPRD Sultra.
Jika pembangunan smelter tersebut mengganggu tambak warga dan berpotensi merusak lingkungan, Nursalam meminta sebaiknya dikaji ulang untuk mencari solusi yang lebih tepat, ganti rugi lahan tambak bukan satu-satunya solusi tetapi Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) jauh lebih penting demi keselamatan masyarakat di Sultra.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa yakin jika Kementerian ESDM RI telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun dari APBN 2015 untuk pembangunan mega industri tersebut. (Mas)
