ZONASULTRA.COM, PASARWAJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) La Bakry memperkirakan, setidaknya butuh Rp 25 miliar untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di daerah itu.
Kata dia, saat ini pihaknya belum bisa membayar TPP pegawai para ASN itu disebabkan keterbatasan anggaran.
Menuurntya, salah satu faktor pendorong untuk direalisasikannya pembayaran TPP ini adalah jika pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton mencapai target maksimal, hingga Rp 50 milyar.
“Saat ini PAD kita hanya sampai Rp 21 miliar, mana bisa untuk memenuhi kebutuhan TPP. Kalau sudah 50 miliar, kita bisa berikan reward kepada pegawai,”kata La Bakry, temui kantor Bupati Buton, Senin (12/3/2018).
Meski demikian, pihaknya tidak tinggal diam. Dikatakannya, Pemda Buton masih melakukan pengkajian dan konsultasi dengan pihak terkait tentang pemberian TPP itu. Sebab acuan pembayarannya, selain berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai juga dibarengi dengan meningkatnya pendapatan daerah.
Pembayaran TPP ASN di lingkup Pemda Buton adalah hal yang wajib, sebab selama ini pihaknya sudah memeberlakukan sistem abesensi wajah (Face Sprint) untuk menegakan kedisiplinan ASN (punishment). Maka dari itu, ketika sudah diberlakukannya punishment harus dibarengi dengan perbaikan penghasilan (reward).
Ia menambahkan, agar rencana pemberian TPP kepada pegawai bisa terwujukan dalam waktu dekat ini, Pemda bakal mendorong dan memacu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memaksimalkan potensi PAD.
“Sudah ada beberapa dinas yang membuka ruang untuk meningkatkan PAD sesegera mungkin. Targetnya kalau pendapatan sudah bagus baru kita dorong, sehingga kalau PAD susah mencapai 50 miliar, TPP bisa kita berikan,” tuturnya. (B)
