Pemda Butur Gagas Pendirian BLK

208
Pemda Butur Gagas Pendirian BLK
Rapat Koordinasi - Bupati Butur, Abu Hasan, saat membuka rapat koordinasi Kecamatan Bonegunu di Permandian Hangka Desa Laano Ipi, Sabtu (25/1/2020). (Foto Istimewa)

ZONASULTRA.COM, BURANGA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggagas pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah itu.

Pembangunan BLK ini telah dianggarkan melalui Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Butur tahun anggaran 2019. Komposisi pegawainya baru mulai disusun awal Januari 2020.

Baca Juga : 40 Tim Meriahkan Turnamen Bola Mini Banteng Cup 1 Butur

Bupati Butur, Abu Hasan menjelaskan bahwa pembentukan BLK di daerah itu sebagai langkah untuk menjawab tantang kualitas tenaga kerja. BLK diharapkan mampu mencetak tenaga-tenaga terampil yang bisa bersaing di dunia kerja.

Jauh sebelum terbentuk BLK Butur, penguatan keterampilan masyarakat setempat juga sudah dilakukan melalui kerjasama dengan BLK Kendari. Setiap tahun, puluhan pelaku usaha di Butur dilatih oleh tenaga-tenaga kompeten.

“Tantangan kita adalah infrastruktur dan lapangan kerja,” tutur Abu Hasan, saat membuka rapat koordinasi Kecamatan Bonegunu di Permandian Hangka Desa Laano Ipi, Sabtu (25/1/2020) kemarin.

Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lapangan kerja yang dilakukan Pemda Butur adalah dengan memfasilitasi terbentuknya Pabrik Pengolahan Kelapa oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Kecamatan Kulisusu Utara.

Selain menyerap tenaga kerja, pabrik ini menghasilkan beberapa jenis produk turunan bernilai jual tinggi yang bisa mendorong perekonomian desa.

Menurut Abu Hasan, di samping pemerintah, masyaraka juga bisa mengantisipasi tantangan lapangan kerja. Salahsatunya adalah dengan memproduktifkan lahan.

Menurutnya, Butur punya lahan yang luas dan subur. Apabila itu dimanfaatkan dengan baik dan produktif, maka lapangan kerja akan hadir dengan sendirinya.

Soal infrastruktur jalan, Abu Hasan menjelaskan ada beberapa tingkatan status jalan di Butur. Ada jalan provinsi dan kabupaten yang masing-masing memiliki batas kewenangan dalam pembangunan jalan tersebut.

Baca Juga : Fix, Ujian SKD CPNS Dilaksanakan di Butur

Jalan provinsi di Butur, lanjutnya, merupakan jalan terpanjang dan memiliki tingkat kerusakan terpanjang yang ada di Sultra. Dan kondisi ini masih menjadi tantangan.

Namun demikian, untuk mengatasi sebagian titik kerusakan jalan provinsi di wilayahnya, Bupati rela menggunakan anggaran khusus untuk mengantisipasi keperluan pendanaan diluar dugaan. (C)

 


Kontributor: Irsan Rano
Editor: Abd Saban

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini