iklan zonasultra

Pemerintah Desa Wawatu Konsel Dilatih Kelola Dana Mitigasi Bencana Alam

Warga Desa Wawatu Konsel Dilatih Kelola Dana Mitigasi Bencana Alam
UHO- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Syamsir Nur saat melakukan penyuluhan bersama jajaran pemerintah Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) akhir November 2019 lalu. (Foto : Istimewa)

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sejumlah akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari melakukan pengabdian masyarakat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) akhir November 2019.

Kegiatan ini diketuai dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO Syamsir Nur, dan beranggotakan dosen Fakultas Pertanian UHO Mussadar Mappasomba, dosen Akuntansi FEB UHO Syafaruddin, serta Syamsul Anam dosen IESP FEB UHO.

Syamsir mengatakan permasalahan yang dihadapi warga Desa Wawatu cukup beragam, di antaranya lemahnya pengetahuan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Desa Wawatu dalam mengintegrasikan mitigasi risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dana desa.

iklan zonasultra

Loading...

Padahal, kegiatan tambang batu gunung di sana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir didorong tingginya permintaan batu pecah (suplit) oleh kegiatan konstruksi di Kota Kendari, serta pengolahan ore (nikel) di Kabupaten Konawe.

Kondisi ini mengakibatkan peningkatan aktivitas penambangan batu gunung yang kemudian diolah menjadi batu pecah beraneka ukuran.

Selain mendatangkan manfaat ekonomi, aktivitas ini juga berpotensi menimbulkan ragam dampak terhadap masyarakat, misalnya masalah lingkungan hingga bencana tanah longsor dan banjir.

Warga Desa Wawatu Konsel Dilatih Kelola Dana Mitigasi Bencana Alam
Aktivitas tambang batu di Desa Wawatu, Konsel

Kemudian, tidak tersedianya masukan dan jejaring pengetahuan perihal risiko kebencanaan bagi warga dan Pemerintah Desa Wawatu.

Kurangnya sosialisasi, dokumentasi serta publikasi tentang area rawan bencana di Desa Wawatu. Belum lagi, kegiatan pertambangan batu pecah di Desa Wawatu juga dapat berdampak pada kegiatan sosial dan ekonomi warga.

Sebagaimana diketahui kegiatan penambangan baik dilakukan warga maupun perusahaan swasta bersisian dengan lahan perkebunan warga, kawasan hutan serta permukiman.

Kondisi ini menyebabkan semakin besarnya potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana baik banjir maupun longsor, baik kerugian harta benda, rusaknya fasilitas dan infrastruktur publik, hingga risiko kehilangan jiwa akibat bencana tersebut.

“Berangkat dari fenomena tersebut, diperlukan inisiasi yang bersifat terencana dan integratif antara pemerintah desa, pemangku kepentingan, serta kampus dalam menjawab permasalahan di atas, terutama bagaimana risiko kebencanaan dapat diintrodusir dalam dokumen perencanaan pembangunan,” kata Syamsir saat ditemui di Same Boutique Hotel Kendari, Sabtu (14/12/2019).

Dua kegiatan pun telah dilakukan melalui penyuluhan serta pelatihan atau klinik. Penyuluhan dilaksanakan untuk menjabarkan permasalahan serta urgensi atas solusi yang dicapai dari permasalahan tersebut.

Dengan memanfaatkan modul atau panduan yang sebelumnya telah disusun berbasis pada permasalahan yang dihadapi oleh warga dan pemerintah desa.

Sisi lain pelatihan dan klinik dilaksanakan untuk memperkuat proses transformasi dan alih pengetahuan dan keterampilan.

Dari kegiatan itu, dihasilkan bahwa para pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan Desa Wawatu secara partisipatif telah menghasilkan tiga template dasar.

Ketiganya adalah template daftar sumber daya alam (SDA); template daftar sumber daya manusia (SDM); serta template sinkronisasi program kegiatan kebencanaan.

Pemerintah dan warga desa pun telah memiliki perspektif mitigatif dan kesiapsiagaan atas bencana serta memiliki kemampuan dasar dalam penyusunan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang mengarus utamakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Kendati demikian, Syamsir Nur menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Konsel perlu membuat regulasi yang lebih padu untuk usaha mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana ke dalam dokumen perencananaan pembangunan desa.

Tak hanya itu, perlu juga pembangunan fasilitas dasar kebencanaan seperti rambu-rambu, peta area rawan bencana, jalur evakuasi dan shelter pengusian sebagai bagian dari prasarana dasar kebencanaan, khususnya di daerah yang rawan bencana. (b)

 


Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati
Loading...

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib