Pemerintah Sultra Kekurangan Ahli Teknik, 60 Persen Pegawai PU dari Tenaga Non-Teknik

199
Pemerintah Sultra Kekurangan Ahli Teknik, 60 Persen Pegawai PU dari Tenaga Non-Teknik
GATENSI SULTRA – Musyawarah Daerah Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) Sulawesi Tenggara (Sultra) di salah satu hotel Kendari, Senin (4/12/2017). (Foto: Istimewa)

Pemerintah Sultra Kekurangan Ahli Teknik, 60 Persen Pegawai PU dari Tenaga Non-TeknikGATENSI SULTRA – Musyawarah Daerah Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) Sulawesi Tenggara (Sultra) di salah satu hotel Kendari, Senin (4/12/2017). (Foto: Istimewa)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kekurangan tenaga ahli teknik, khususnya di bidang konstruksi. Akibatnya posisi-posisi yang seharusnya diisi ahli teknik malah diisi oleh tenaga ahli administrasi (non-teknik).

Asisten II Gubernur Sultra La Ode Andi Pili mencontohkan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi, ahli teknik hanya kurang lebih 38 persen dan tenaga administrasi 60 persen. Padahal, idealnya tenaga administrasi hanya 20 persen dan selebihnya harus diisi tenaga teknik.

BACA JUGA :  Sultra Ekspor 56 Ton Biji Pinang ke Negara Iran

“Olehnya BKD (Badan Kepegawaian Daerah) kita sudah panggil supaya mengevaluasi kompetensi dinas pemerintahan. Kebutuhan-kebutuhan nanti diusulkan ke Kemenpan RB untuk perekrutan pegawai negeri,” tutur Pili saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi) di salah satu hotel Kendari, Senin (4/12/2017).

Dia mengatakan, kebijakan gubernur saat ini adalah akan segera menarik tenaga-tenaga aahli teknik di beberapa dinas untuk ditempatkan di dinas PU. Pili mencontohkan ahli teknik sipil yang ada di Dinas Pendidikan akan ditarik ke Dinas PU. Olehnya bidang-bidang pemerintahan dapat terisi sesuai kompetensi.

BACA JUGA :  Angka Kecelakaan Kerja di Sultra Meningkat dalam 3 Tahun Terakhir

Sementara itu, ketua Gatensi Sultra yang baru terpilih Eko Purwanto mengatakan bisa memberikan sumbangsi kepada pemerintan provinsi, salah satunya lewat peningkatan kapasitas ahli teknik. Sebab, banyak tenaga teknik yang belum terwadahi dalam asosiasi.

“Bisa nanti kita berkolaborasi dengan instansi PU terkait pengawasan-pengawasan, perencanaan-perencanaan jasa konstruksi, sehingga kesenjangan persentase antara tenaga teknik dan non teknik bisa terjawab,” tutur Eko. (B)

 

Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Abdul Saban

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini