ZONASULTRA.COM, PASAR WAJO – Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), DR La Renda OH, memerintahkan stafnya untuk melakukan investigasi terkait pungutan uang muka (DP) KWH listrik oleh kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Siontapina kepada sejumlah warga.
Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti informasi yang diterimanya bahwa kepala desa (Kades) Sumber Sari, H Djunaidi memungut dana hingga jutaan rupiah yang diklaim sebagai uang muka (DP). Namun, hingga kini warga di Desa itu belum kunjung menikmati aliran listrik.
Pemkab Buton melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kata La Renda, telah menganggarkan pemasangan KWH listrik melalui APBD guna membantu masyarakat yang tidak mampu. Namun, harus ada mekanisme dan jika tidak maka warga harus berurusan langsung dengan perusahaan penyedia KWH listrik.
“Pemkab Buton melalui Dinas Sosial dan Nakertrans telah menganggarkan untuk warga tidak mampu seperti pemasangan KWH. Melalui pemerintah kecamatan hingga desa telah melakukan sosialisasi. Jadi pemerintah desa mendata semua warga yang membutuhkan KWH dan dianggap tidak mampu untuk kemudian diusulkan hingga kabupaten,” ungkapnya.
“jika pemerintah desa tidak mengusulkan maka masyarakat harus berurusan langsung dengan pihak perusahaan penyedia KWH. Dalam artian, masyarakat harus bayar seperti yang terjadi di Desa Sumber Sari itu,” ujar La Renda, ditemui di Buton Rabu (12/7/2016).
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa orang warga Desa Sumber Sari Kecamatan Siontapina telah membayar uang tunai kepada Kades Sumber Sari, H Djunaidi, hingga jutaan rupiah. Anehnya, warga yang membayar uang KWH listrik sejak Desember 2015 mulai dari Rp 1.2 juta hingga Rp 1.8 juta rupiah. Namun hingga saat ini, instalasi listrik dalam rumah tidak kunjung terpasang. (B)
Reporter : Duriani
Editor : Kiki
