Pemkab Kolaka Terima Piagam WTP dari Menteri Keuangan

220
Pemkab Kolaka Terima Piagam WTP dari Menteri Keuangan
WTP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan. (Sitti Nurmalasari/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka, Arief Rokhman kepada Bupati Kolaka, Ahmad Safei di Kantor Pemerintah Kabupaten Kolaka, pada Selasa (13/10/2020).

Piagam ini sebagai bentuk penghargaan atas tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka pada tahun 2019 yang mendapatkan opini WTP dari BPK. WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya dan stakeholder terkait lainnya yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 dengan baik, sehingga bisa mendapatkan penghargaan tersebut.

BACA JUGA :  Andap Budhi Revianto Lantik Andi Makkawaru jadi Pj Bupati Kolaka

Menurutnya, meskipun di tengah pandemi Covid-19, kinerja pemerintah daerah harus tetap berjalan dengan maksimal dan tetap menumbuhkan gairah semangat bekerjanya agar bisa mempertahankan penghargaan tersebut pada tahun yang akan datang.

“Mudah-mudahan dengan komitmen bersama yang dibangun, utamanya kepatuhan terhadap regulasi yang ada pada tahun 2020 Kabupaten Kolaka dapat kembali meraih opini WTP,” ujarnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kolaka, Nur Syamsul berharap ke depan Kabupaten Kolaka masih bisa mempertahankan penghargaan WTP tersebut, tentunya dengan keterlibatan semua organisasi perangkat daerah dan stakeholder yang bekerja secara akuntabel dan transparan.

BACA JUGA :  Andap Budhi Revianto Lantik Andi Makkawaru jadi Pj Bupati Kolaka

Sementara itu, Kepala KPPN Kolaka, Arief Rokhman mengatakan pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir dari mengelola keuangan negara adalah mencapai tujuan bernegara yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur, mencapai tujuan-tujuan pembangunan, serta mensejahterakan masyarakat.

“Pencapaian tersebut tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini