ZONASULTRA.COM,KENDARI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memaknaiperayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-72 tahun 2017 sebagai momen untuk memperkuat Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia.
Untuk itu rangkain kegiatan kenegaraan pun digelar secara sederhana di Kota Kendari. Pemda Sultra mennggelontarkan anggaran sekitar Rp. 876 juta demi suksesnya perayaan kemerdakaan yang menjadi agenda tahunan itu.
Dalam rapat persiapan HUT RI 72, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra Lukman Abunawas mengatakan bahwa penyelenggaraan HUT kemerdekaan tahun ini lebih sederhana dikarenakan persoalan anggaran yang tidak cukup memadai, sehingga sejumlah kegiatan yang membutuhkan biaya besar tidak dianggar kan.
“Misalnya mendatangkan artis ibukota tidak akan dilakukan dan lebih menghidupkan artis lokal milik daerah ini, kita punya kewajiban juga untuk itu mengembangan potensi anak muda kita,” ungkap Lukman Abunawas dalam rapat persiapan HUT RI ke-72, Jumat (28/7/2017) di Aula Rapat Gubernur Sultra.
Kendati demikian, ia tidak ingin jika dengan kesederhanaan peryaan HUT RI dapat menurunkan semangat kebangsaan dan kebersamaan masyarakat Sultra khususnya SKPD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) yang tergabung sebagai panitia pelaksana. Sebab, esensi yang semestinya dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah bagaimana semua pihak terkait mampu menjaga rasa gotong royong dan kebersamaan HUT ke-72 ini agar berlangsung meriah dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyrakat.
“Kita lihat pahlawan kita dulu berjuang mati-matian untuk kemerdekaan, lalu sekarang ayo kita bersama mensukseskan kegiatan ini, intinya semangat juang,” pungkasnya.
Anggaran Rp. 867 juta itu diperuntukan diantaranya untuk pemberian santunan bagi veteran, persiapan upacara, paskibraka, malam ramah tamah dan biaya perlombaan. Untuk veteran sendiri pemda mengalokasikan sekitar Rp. 200 juta untuk sekitar 100 orang mantan pejuang yang ada di Sultra.
Setelah persiapan pemantapan disepakati, kegiatan HUT kemerdekaan diawali dengan mendengarkan pidato kenegaraan di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sultra pada tanggal 16 Agustus 2017, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP), Forum Komunikasi Pimpinan (Forkopimda) dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Sultra turut hadir dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Didalam acara tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi Sultra Saleh Lasata memberikan sambutan dan mengharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dapat merespon positif setiap kebijakan nasional. Salah satunya terkait pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), dimana kebijakan nasional tersebut harus disigapi dengan baik agar dilakukan penyesuaian yang tepat sehingga tidak terjadi penyusutan APBD Perubahan yang tinggi.
“Apalagi kita ketahui APBN dan APBD merupakan penggerak utama perekonomian utama di masyarakat,” ungkap Saleh.
Mantan Bupati Muna itu berharap agar pemerintah provinsi dapat memberikan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap kabupaten/kota dalam mengelolaa keuangan daerah, sehingga peruntukan anggaran dapat tepat sasaran. Dimana dengan selalu memberikan respon positif terhadap
kebijakan nasional, nantinya akan membantu pemerintah daerah belajar bagaimana pengelolaan keuangan oleh negara.
“Hilangkan egosentral yang tidak memberikan multiefek kepada masyarakat, salah satu contoh, pemda harus mampu mengikuti trend pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Perayaan Puncak HUT RI
Hari puncak upacara HUT RI digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sultra. Segala persiapan disiapkan dengan baik oleh pemerintah agar pelaksanaan upacara dapat berjalan lancar dan sesuai perencenaan. Saleh Lasata bertindak sebagai Inspektur Upacara, kemudian yang bertindak sebagai Komandan Upacara Letkol Cpm Rus’an. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra Amiruddin Nurdin didaulat untuk membacakan naskah proklamasi serta Kepala Kanwil Kemenag Sultra Abdul Kadir bertindak sebagai pembaca doa.
Saat memberikan sambutan di Aula Bahteramas usai pelaksanaan upacara bendera, Saleh Lasata mengatakan musuh Indonesia saat ini dan ke depan pasca kemerdekaan HUT RI 1945 adalah kemiskinan dan kesenjangan. Sebab persoalan kemiskinan yang menentukan faktor kesejahteraan masyarakat masih menjadi sasaran pemerintah pusat melalui kebijakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Termasuk Sultra, yang terdiri dari 17 kabupaten/kota harus menjadikan pengurangan angka kemiskinan sebagai perhatian utama pemda agar angkanya dapat dikendalikan dengan baik bahkan berkurang. Sehingga cita-cita UUD 1945 mewujudkan kesejahetraan masyarakat melalui kebijakan pemda yang pro rakyat dapat terealisasi.
“Kalau zaman dulu kan musuh kita penjajah, kalau sekarang ya musuh kita kemiskinan dan kesejangan sosial,” ungkap Saleh Lasata.
Kemudian berbicara kesenjangan sosial, kata mantan Bupati Muna itu, daerah sementara diperhadapakan dengan persoalan perpecahan dan pengelompokan masyarakat mulai dari agama dan suku. Tentunya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
Oleh karena itu, Saleh meminta kepada lingkup penegak hukum, pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, instasi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat dan masyarakat umum yang ada di Sultra untuk senantiasa bersama menjaga kedaulatan negara Indonesia serta membangun perekonomian yang kondusif dengan semangat juang para pahlawan dahulu yang tidak takut kehilangan nyawa dan harta demi merebut kemerdekaan.
“Saya yakin dengan adanya rasa persatuan antara kita semua, akan menciptkan suatu kondisi yang kondusif di masyarakat sehingga alur perekonomian dapat berjalan lancar serta berakhir pada peningkatan perekonomian,” pungkasnya.
Apalagi di berbagai kesempatan Saleh Lasata mengatakan saat ini Pemprov Sultra diperhadapkan dengan tugas untuk mengendalikan angka inflasi daerah. Di mana perekonomian Sultra tahun ini berada diangka 7 persen atau di atas rata-rata nasional. Meski demikian inflasi pun tinggi sehingga tidak singkron perekonomian tinggi tapi inflasi pun tinggi sekitar 3 persen.
Padahal idealnya pertumbuhan eknomi harus tinggi, dan angka inflasi daerah dapat ditekan pada angka wajar oleh Tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID).
Setelah upacara, perayaan HUT RI dilanjutkan dengan pelaksanaan malam kenegaraan di Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Sejumlah penampilan tarian, drama musical dan nyanyian dipertunjukkan oleh generasi muda yang ada di Sultra. Hal itu pun tidak mengurangi kemeriahan malam kenegaraan.
Tahun sebelumnya pemerintah provinsi melaksanakan perayaan HUT RI ke-71 di Pulau Bokori, Kabupaten Konawe. Kala itu upacara, malam kenegaraan seluruhnya dilaksanakan di salah satu destinasi wisata yang saat ini mulai dikenal di mata nasional ataupun internasional.
Selain itu, Pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-71 di Pulau Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, itu pada hari, Rabu (17/8/2016) sukses memecahkan rekor baru di Tanah Air.
Adalah Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (Leprid) yang memberikan penghargaan kepada Gubernur Sultra Nur Alam atas keberhasilannya menggelar upacara peringatan HUT RI ke-71 di Pulau Bokori dengan jumlah peserta terbanyak. Pengahargaan ini diberikan langsung oleh Direktur Leprid Paulus Pangka kepada Nur Alam usai upacara penurunan bendera di Pulau Bokori.
“Ini pertama kalinya di peradaban Indonesia dan sejarah baru dimana seorang gubernur bertindak sebagai inspektur upacara saat pengibaran hingga penurunan bendera tinggal di pulau tak berpenghuni,” ungkap Paulus pada perayaan 17 Agustus di Pulau Bokori tahun lalu.
Ada 3 buah bentuk penghargaan yang diterima gubernur yakni medali, piagam dan piala. Rekor ini merupakan rekor ke-184 yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut. (adv)
