KUNKER – Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama anggota Komisi V yang lain saat mengunjungi rumah warga di seputaran kali Wanggu, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) di Kota Kendari, Senin (29/5/2017) sore. Kunker di Kota Kendari oleh Komisi V DPR RI bertujuan untuk melihat kondisi pasca banjir yang terjadi beberapa hari lalu di daerah itu. (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan bahwa penanganan banjir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menjadi prioritas Komisi V DPR RI.
Pihaknya akan mendorong pemerintah pusat melalui Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar diadakan talud di sekitaran Kali Wanggu yang selama ini ketika hujan kali tersebut meluap akibat tidak adanya talud di pinggir kali. Kemudian, setelah itu dilakukan normalisasi sungai.
Ridwan mengungkapkan, dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Kendari yang terdiri dari sembilan orang, memang khusus untuk melihat kondisi pasca banjir yang terjadi di daerah itu.
“Banjir ini perlu diketahui bahwa tahun 2013 lalu sebelum saya jadi anggota DPR RI yang saya tau begitu parahnya pada saat itu. Begitu saya jadi anggota DPR tahun 2016 lalu banjir terulang lagi. Saya bayangkan mungkin dua atau tiga tahun kedepan akan terulang kembali,” kata Ridwan saat ditemui di Hotel Clarion Kendari, Senin (29/5/2017) malam.
Atas dasar tersebut, sehingga dia mengajak anggota Komisi V DPR RI untuk melihat kondisi yang menjadi langganan banjir di Kota Kendari, agar kedepannya apa yang bisa dibantu oleh DPR RI. Pasalnya saat ini, kata Ridwan ada dua kekurangan Sultra dalam hal penanganan masalah banjir.
Pertama, kekurangan teknologi. Artinya para ahli yang ada di Sultra belum tahu bagaimana tingkatan penyelesaian atau mengantisipasi banjir itu. Dan yang kedua adalah persoalan keuangan.
“Saya tidak bermaksud mengecilkan tapi kemungkinan. Nah oleh karena itu hadirnya kami komisi V yang dipimpin oleh pak Michael Wattimena adalah untuk mendengarkan apa yang menjadi pemikiran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” ungkapnya.
Lanjutnya, setelah mendengar apa yang menjadi pemikiran dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat melalui departemen terkait agar mengambil peran.
Menurutnya, pemerintah pusat jangan hanya mendengarkan dan beretorika, tetapi mereka juga harus berpartisipasi langsung bagaimana mendorong penyelesaian agar diharapkan banjir tidak terjadi lagi di era yang akan datang.
Ia menambahkan, DPR RI tidak memberikan bantuan terhadap korban banjir di Sultra. Sebab, DPR bukan eksekutor, DPR hanya melakukan pengawasan dan budgeting (anggaran). Tetapi, walaupun DPR tidak memberikan bantuan, pihaknya akan mengingatkan pemerintah bahwa di Sultra ada masalah. Dimana masalahnya perlu dukungan pembiayaan untuk mengatasi banjir-banjir yang akan muncul berikutnya.
“Sekali lagi saya ingatkan, kami tidak menjanjikan, tapi akan mendorong pemerintah. Kalau kami bersidang anggaran di komisi V tentu ini akan menjadi pemikiran kami,” tukasnya. (A)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Jumriati
