ZONASULTRA.COM, KENDARI– DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Biro Keuangan Sultra, Sekretariat Daerah Sultra dan phak terkait lainnya melaksanakan pertemuan bertajuk diskusi meja bundar atau round table discussion, Jum’at (18/12/2015) di Hotel Grand Clarion Kendari.
Hadir langsung ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh sebagai narasumber. Selain itu hadir juga anggota DPRD Sultra dari komisi 4, Biro Keuangan Pemprov Sultra, BPKAD Sultra, dan Sekda Pemprov Sultra.
Team Leader Technical Assistance and Training Teams (TATTs) Sultra menginisiasi kegiatan tersebut dengan tujuan TATTs ingin menyamakan persepsi dari berbagai pemegang kebijakan dan kepentingan dalam penanganan bencana (PB). Selain itu, juga tentang perubahan paradigma tentang PB bahwa bukan hanya terjadi bencana, tapi dimulai dari tahap pra bencana, saat bencana terjadi dan pasca bencana, sesuai amanat UU 24 tahun 2007.
Dalam diskusi tersebut Abdurrahman Saleh juga turut serta memaparkan konsep penanganan bencana di sultra. Dari konsep yang ada diharapkan BPBD dan team fasilitator juga dapat berperan aktif melakukan kegiatan-kegiatan PB.
Hal itu meliputi meliputi pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan, melakukan mitigasi dan aktif bersama komunitas melakukan pengamatan dan kajian guna meminimalisir kerentanan dan penguatan kapasitas didaerah-daerah rawan bencana.
“Sehingga BPBD bukan lagi dilihat sebagai lembaga yang hanya berfungsi ketika terjadi bencana dan sering dipandang sebagai instansi kelas 2. Para pemegang kebijakan khususnya dalam perencanaan dan penganggaran, seperti Bappeda, BPKAD dan tentu DPRD Sultra harus mendorong dan memperuntukan penganggaran untuk ini,” kata Abdurrahman Saleh.
Abdurrahman sangat mendukung dan merespon positif kegiatan-kegiatan yang berkaitan penasnggulangan bencana. Selain itu, pemerintah daerah harus bisa menganggarkan pertemuan rutin dan bergilir dari setiap departemen terkait pengelolaan bencana di Sultra.
Siti Hapsa, Kasi Kesiapsiagaan BPBD Sultra merasa sangat berterimakasih dengan acara diskusi tersebut yang bisa menghadirkan berbagai pihak. Diharapkan ke depan kegiatan BPBD dapat lebih variatif, dan bukan hanya bekerja untuk menunggu terjadinya bencana.
Dari Dinas Sosial Sultra, Harsanto Nafsal mengatakan diskusi tersebut adalah yang pertama dengan menghadirkan DPRD. Padahal pertemuan seperti itu sangat penting karena komunitas yang akan dilindungi dari benacana juga adalah konstituen DPRD.
Sementara itu, Sarni dari Solidaritas Perempuan (SP) Sultra, merasa kehadiran DPRD sangat penting. Banyak perempuan korban bencana baik bencana alam atau bencana sosial tidak mendapat penanganan yang serius. Olehnya kata Sarni, DPRD harus secara rutin membangun komunikasi seperti diskusi tersebut.
Dari TATTs selaku senior program officer Kusnadi mengharapkan pertemuan seperti ini harus terus dibangun. Sementara itu TATTs sendiri memiliki batasan waktu kegiatan karena ada banyak kegiatan lainnya yang ditangani.
Perlu diketahui bahwa The TATTs Consotium ini terdiri dari IINGKAR, ASB, CARDNO, Forum Perguruan Tinggi Indonesia dan Mercy Coerps Indonesia hasil kerjasama USAID, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Mercy Corps Indonesia yang saat ini bekerja di 6 probinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Sultra.
Penulis : Muhammad Taslim Dalma
Editor : Rustam
