ZONASULTRA.COM, KENDARI – Bupati Buton Utara Abu Hasan turut berkomitmen memberantas korupsi di wilayah kerjanya. Hal itu dibuktikan dengan menandatangani program anti korupsi bersama KPK di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (28/3/2018) lalu.
Abu Hasan mengatakan, program-program yang dirancang KPK tersebut tetap harus mulai diterapkan di Buton Utara. Hal itu merupakan rencana strategis untuk memberantas korupsi mulai dari peningkatan sumber daya manusia, regulasi, perencanaan elektronik (e-planing), sampai dengan penganggaran elektronik (e-budgeting).
“Apapun kendalanya, soal sarana prasarana dan lain sebagainya. Kita harus memulainya dari sekarang,” ujar Abu di Kendari, Kamis (29/3/2018).
Baca Juga : OTT Kendari, KPK Tetapkan Empat Tersangka
Terlepas dari program dari KPK itu, Abu mengatakan sebenarnya ada banyak cara menghindari korupsi. Salah satunya adalah yang harus dibangun di birokrasi norma dan etika untuk bisa menghindari perilaku korupsi.
“Jadi mulai dari istri, kemudian anak-anak, terutama diri sendiri harus membangun budaya anti korupsi. Mulai dari lingkungan keluarga,” kata mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sultra ini.
Abu mencontohkan sebagai upayanya menghindari perilaku korupsi di Buton Utara dengan tidak melibatkan anak-anaknya baik sebagai pengusaha maupun birokrasi pemerintahan. Padahal, anak-anaknya sudah ada yang layak untuk itu.
Baca Juga : Nur Alam Dihukum 12 Tahun Penjara dan Denda 1 Miliar
Ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya ibu-ibu kalau suaminya datang dan membawa amplop maka harus ditanya siapa pemberinya atau dari mana asalnya. Kata Abu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu meminimalisir kecenderungan suami untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke perilaku yang tidak wajar. (B)
