ZONASULTRA.COM,PASARWAJO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) Laode Rafiun menilai, sebagai umum, pengawasan mereka terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di daerah itu sudah berjalan efektif.
Menurutnya, hal itu terlihat dari tidak adanya masalah pengelolaan ADD di daerah itu, dibanding sejumlah daerah di Sultra yang menimbulkan pro dan kontra terkait pengelolaan anggaran tersebut.
Kata dia, ini merupakan indikator keberhasilan pihaknya dalam melakukan pengawasan pengelolaan ADD oleh para kepala desa di Buton.
“Dibanding sejumlah kabupaten se-Sultra banyak bermunculan pro dan kontra bahkan sampai terjadi penolakan,”kata Rafiun, ditemui di Kantor DPRD Buton, Jumat (11/8/2017).
Dia menilai, munculnya riak-riak sejumlah kepala desa di beberapa daerah di Sultra itu karena terlibat kasus korupsi penyalahgunaan ADD. Ini disebabkan kesalahpahaman antara para kepala desa dengan masyarakat. Termasuk masalah administrasi, sehingga menimbulkan kecemburuan dan berujung saling melapor ke instansi penegak hukum.
Untuk menghindari kejadian yang sama dengan terjadi di daerah lain, Rafiun mengatakan, pihaknya secara intens melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara representatif dan menjadi perwujudan dari lembaga DPRD itu sendiri.
Secara teknis, lanjutnya, mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengelolaan ADD yakni, mengontrol penggunaan anggaran oleh setiap desa, diantaranya dengan memberikan pemahaman agar masyarakat dan perangkat lebih bersinergi dalam membangun desanya.
“Pelaksanan ADD kita DPRD hanya lakukan pengontrolan agar mereka bersinergi dalam mengolah anggaran desa,” ujarnya. (B)
Reporter: Nanang Suparman
Editor: Abdul Saban
