ZONASULTRA.COM, LANGARA – Ketua Aliansi Masyarakat Wawonii Barat (AMWB) Husain Mahalik menyesalkan pernyataan Ishak, salah seorang anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), saat hearing penyelesaian tanah bersama Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan pemilik lahan di Kecamatan Wawonii Barat pada Kamis (02/02/2017) di gedung DPRD Konkep.
Menurut dia, pernyataan tersebut tidak seharusnya dikeluarkan seorang sekretaris demokrat, terlebih lagi saat suasana hearing berjalan antara pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat.
“Seharusnya Ishak tidak mengeluarkan kalimat, Kalian di Wawonii Barat hanya sebagai penikmat pemekaran karena posisi Langara ini sebagai ibukota kabupaten, karena kata itu sangat tidak elok,” ungkap Husain mencontohkan saat dikonfirmasi Selasa (21/02) di Langara
Sebagai anggota DPRD, baiknya fokus menyuarakan aspirasi masyarakat untuk memfasilitasi proses penyelesaian persoalan yang ada, tanpa terkecuali, bukan sebaliknya ‘mencari muka’ kepada pemerintah.
Dalam forum tersebut tujuannya adalah menyatukan persepsi dari kebijakan pemerintah dan masyarakat, tidak lain untuk mencari solusi.
“Dia juga itu penikmat, yang harus dia tau bahwa suara masyarakat Wawonii Barat turut andil, sehingga dia seperti itu. Jujur kita merasa terhina dengan pernyataannya, kita minta dia sampaikan permohonan maaf lewat pemasangan baleho di empat titik dan di media selama seminggu berturut-turut supaya ada perhatian kepada para anggota DPRD,” ujar dia.
Ia menambahkan, ketika hal tersebut tidak dilakukan maka lambat laun sanksi sosial oleh warga di kecamatan itu akan didapatkan. Selain itu, kata dia, pihaknya meminta kepada badan kehormatan untuk memproses masalah tersebut, dan pimpinan partai pengusung legislator itu.
“Kita menilai pihak terkait kurang layak lagi sebagai perwakilan rakyat di mata masyarakat,” imbuhnya.
Anggota Badan Kehormatan DPRD Konkep, Untung Taslim saat dikonfirmasi di tempat terpisah mengaku bahwa kabar tersebut baru didengarnya dan ketika terbukti maka pernyataan tersebut adalah suatu kesalahan fatal.
“Saya baru dengar ada kabar seperti itu, kalau benar sangat kita sayangkan. Dalam kapasitas Dewan, mestinya kita tidak membuat peryataan yang membuat resah masyarakat. Mereka ke DPRD kan meminta solusi untuk jalan keluar, sebagai legislator perwakilan dari rakyat harusnya kita lebih arif,” terang Ketua Komisi I DPRD Konkep.
Menurut ketua DPD Partai Gerindra Konkep ini, ketika hal tersebut dianggap meresahkan ia berharap agar lebih cepat diselesaikan oleh orang terkait, sehingga tidak mengganjal hubungan di masyarakat.
“Setiap persoalan yang dihadapi, mestinya tidak menjadi bagian yang kemudian bisa menimbulkan masalah baru dan membuat suasana semakin keruh,” tukasnya. (C)
Reporter : Arjab Karim
Editor : Kiki
