ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memutuskan memindahkan ibukota negara ke Pulau Kalimantan tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) juga sudah menyatakan seluruh masyrakat adat dan Pemerintah Daerah (Pemda) siap untuk mendukung pindahnya ibukota Indonesia.
“Pemda siap untuk mendukung, kemudian mulai tahun depan mulai ada tahapan-tahapan pembangunan infrastrukturnya dulu, ini kan hutan,” kata Tjahjo Kumolo di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Baca Juga : Jokowi Izin Pindahkan Ibu Kota, Ini Kata Legislator Sultra
Terkait regulasi, Presiden Jokowi telah mengirim surat kepada DPR RI. Ada beberapa regulasi nanti akan dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR, seperti Undang-Undang atau aturan-aturan yang mungkin ada revisi.
Sedangkan nasib DKI Jakarta jika sudah tidak menjadi ibukota, Tjahjo menuturkan proses ini sedang berjalan. Ia mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta datang dan menyatakan secara prinsip tidak ada masalah dengan pindahnya ibukota.
“Karena beban Jakarta terlalu berat, urusan air bersih saja sudah menjadi problem. Kalau tidak salah pusat perekonomian kan tetap ditempatkan di sini,” imbuh Mendagri.
Saat ini pihaknya tengah menunggu untuk proses perencanaan dan proses pembangunan ibukota baru. Blueprint oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah ada semua. Secara infrastruktur antara Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara tersebut berdekatan dengan Samarinda dan Samarinda. Selain itu terdapat pelabuhan laut yang di dalamnya ada tangki BBM. Serta dua bandara yang sudah beroperasional sudah ada.
Baca Juga : Haerul Saleh Tak Setuju Pindah Ibukota Saat Negara Defisit
“Dari sisi geologinya sudah clear, bukan daerah ancaman lempengan-lempengan gempa kemudian ada tanah negara yang sudah siap, itu saja,” jelas Tjahjo.
Oleh sebab itu secara terpadu semua sedang disinkronkan oleh Bappenas, sementara tugas administrasi Departemen Dalam Negeri yakni tata kelola pemerintahan nanti dikoordinasikan oleh Setneg.(B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Abdul Saban
