ZONASULTRA.COM, BURANGA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Buton Utara (Butur) konsisten mendukung pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Abu Hasan dan Ramadio.
Ketua DPD PKB Butur Anwar Zani mengatakan, partainya tetap konsisten mendukung pemerintahan saat ini. Terkait sikap Kadernya di legislatif Rahman yang mengindikasikan ketidakharmonisan dengan Pemda, ia tak ingin menanggapi lebih jauh, sebab sejauh ini dirinya belum memiliki bukti-bukti tentang keikutsertaannya.
“Tanda tangan mosi tidak percaya, tanda tangannya saya belum tau. Hanya informasinya dia bertanda tangan, bahkan yang terakhir yang berkembang, dia itu sebagai ketua Pansus. Tapi sampai hari inipun, saya cari dan saya tanyakan SK Pansusnya sama Sekwan belum ada yang memberi jawaban,” ungkapnya via telepon selulernya, Sabtu (11/3/2017).
Anwar juga bercerita tentang aksi demo beberapa waktu lalu, dirinya mengatakan pada saat itu dia masih berada di Kendari. Setelah mencermati informasi yang ia terima, Anwar menyampaikan hal itu ke DPW Sultra, namun, dikatakannya, pihak provinsi masih membutuhkan bukti fisik terkait sikap kadernya di dewan.
“Saya juga menjelaskan lebih rinci, mereka (DPW) juga hanya menyampaikan, ya kalau bisa ada bukti fisiknya. Kalau tidak ada, ya tidak bisa kita menuduh Rahman, misalnya kita panggil, apa dasarnya?, di mediapun juga dia belum berkomentar,” ujarnya.
Lebih lanjut Anwar memaparkan, saat ini pihaknya masih melakukan investigasi. Jika kemudian pihaknya telah mengantongi bukti secara fisik, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada Rahman. Pihakbya tak ingin berpolemik tanpa dasar. Menurutnya, itu hanya akan membuat partai tidak kondusif secara internal.
Dirinya tak menampik, jika sikap politik di legislatif adalah hak bagi anggota dewan, namun demikian, partai politik adalah kendaraan yang mengantarnya di kursi DPRD, sehingga sebagai pimpinan PKB di Butur, ia merasa bertanggung jawab dan merasa perlu meminta keterangan terkait sikap kadernya.
“Kalau terbukti, kita panggil, jadi dia harus menjelaskan itu, karena terlepas dia sebagai Anggota DPRD, dia juga kan masuk lewat PKB, tentu dia juga kader Partai,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Anwar pun menyatakan jika kemudian langkah kadernya bermanfaat bagi partai, tidak akan dipermasalahkan. Namun apabila dapat merugikan lembaga, tentu ada langkah yang akan diambil sesuai mekanisme partai.
“Langkahnya dalam bersikap dan bertindak misalnya sudah merugikan partai, tentu partai akan melakukan langkah-langkah, tidak mungkin kita akan biarkan, tentu akan kita sampaikan ke tingkat lebih atas” tegas Anwar Zani. (B)
Reporter: Irsan Rano
Editor Tahir Ose
