iklan zonasultra

Prabowo – Sandi Diyakini Bisa Jadi Panglima Tinggi Penegakan Hukum

Prabowo - Sandi Diyakini Bisa Jadi Panglima Tinggi Penegakan Hukum
KONFERENSI PERS - Sudirman Said (kedua dari kanan) saat konferensi pers usai debat pilpres di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis malam (17/1/2019). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Sudirman Said optimis dengan penampilan debat paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bahkan mantan Menteri ESDM ini yakin Prabowo – Sandi bisa menjadi panglima tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sudirman mengungkapkan bahwa kondisi penegakan hukum, HAM dan terorisme saat ini menunjukkan tanda-tanda yang mulai mencemaskan. Pada periode ini empat dari lembaga tinggi negara tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga ratusan kepala daerah dan anggota DPR tertangkap tangan melakukan praktek-praktek korupsi.

“Kemudian selama empat tahun janji memperkuat KPK tidak terjadi. Malahan KPK terus diperlemah, bahkan yang paling ekstrim adalah serangan teror kepada penyidik Novel Baswedan,” terang Sudirman saat konferensi pers usai debat pilpres di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis malam (17/1/2019).

iklan zonasultra

Oleh sebab itu BPN 02 menilai ada hal yang harus diperbaiki dari penegakan hukum di Indonesia. Sudirman Said berpendapat penegakan hukum agar dijadikan sebagai hulu seluruh kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang adil dapat memperbaiki segi-segi kehidupan lainnya, termasuk ekonomi.

(Baca Juga : Erick Tohir: Ma’ruf Amin Tampil Menyejukkan Hati)

“Pesan dari Prabowo – Sandi adalah bila beliau berdua menjadi pemimpin negara ini maka kita, Pak Prabowo dan Pak Sandi akan menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Beliau sebut sebagai chief of law enforcement,” terangnya.

Sudirman menuturkan bahwa tegaknya hukum adalah memberi kepastian, dan kepastian adalah memancing untuk mendorong investasi dan perekonomian. Selanjutnya naiknya investasi dan perekonomian dapat memberikan lapangan kerja dan akhirnya memberikan kesejahteraan masyarakat.

“Betul presiden adalah kepala pemerintahan, tapi dalam urusan penegakan hukum dia harus mengambil peran mengkoordinasikan, mendorong seluruh perangkat hukum supaya bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkas mantan calon gubernur Jawa Tengah ini. (b)

 


Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Jumriati

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib