Provinsi Lain Sudah Teken NPHD, Anggaran Pilgub Sultra Masih Finalisasi

47
Provinsi Lain Sudah Teken NPHD, Anggaran Pilgub Sultra Masih Finalisasi
SOSIALISASI PILKADA – KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Melakukan Sosialisasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Wilayah Pesisir Soropia, Konawe (Kamis, 18/5/2017). Salah satu kegiatannya adalah penanaman bakau. (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM)

Provinsi Lain Sudah Teken NPHD, Anggaran Pilgub Sultra Masih Finalisasi SOSIALISASI PILKADA – KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Melakukan Sosialisasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Wilayah Pesisir Soropia, Konawe (Kamis, 18/5/2017). Salah satu kegiatannya adalah penanaman bakau. (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KONAWE – Kejelasan soal anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2018 hingga saat ini belum disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Sultra dan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah memastikan tahapan Pilgub bisa dimulai hanya apabila penandatanganan NPHD sudah selesai. Beberapa provinsi lain yang sudah menandatangani NPHD yakni Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

“Dua Provinsi itu sudah NPHD satu kali dan sudah menyebutkan nominal untuk APBD 2018, jadi sudah ditahu nominal anggaran keseluruhan,” ujar Dayat sapaan akrab Hidayatullah usai sosialisasi Pilkada di wilayah pesisir Soropia, Konawe, Kamis (18/5/2017).

Olehnya, KPU dan Pemprov akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada 24 Mei 2017. Hal itu terkait fasilitasi dan dukungan anggaran dari Pemprov termasuk mekanisme NPHD akan dibahas dalam pertemuan itu.

Provinsi Lain Sudah Teken NPHD, Anggaran Pilgub Sultra Masih Finalisasi Kegiatan KPU Sultra “Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi (Wilayah Pesisir) Menuju Pilkada 2018 dan Pemilu 2019” di Desa Leppe, Konawe (Kamis, 18/5/2017).

 

Sementara ini anggaran yang disepakati untuk Pilgub Sultra masih Rp. 117 miliar yang akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 yakni Rp. 93 miliar dan ABPD Perubahan 2017 yakni Rp 24 miliar.

Lanjut Dayat, untuk penganggaran APBD 2018, usai Rakor dari Kemendagri tersebut baru dibahas supaya didapatkan nominal atau kebetuhuan keseluruhan untuk dimasukkan dalam satu kali NPHD.

Salah satu tawaran Gubernur Sultra untuk kepastian anggaran di APBD 2018 adalah melalui Memorandum of Understanding (MoU) terkait beralihnya tahun anggaran. Namun demikian nanti dilihat perkembangannya apakah lewat MoU ataukah hanya dalam satu kali NPHD. (A)

 

Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini