Ratusan Massa Berdemo Tuntut Kejelasan Pengungsi Korban Kerusuhan Ambon Maluku

380
Ratusan Massa Berdemo Tuntut Kejelasan Pengungsi Korban Kerusuhan Ambon Maluku
DEMONSTRASI - Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Saluran Aspirasi Rakyat (Sara) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa di perempatan eks MTQ Kota Kendari, (3/11/2016). (Lukman Budianto/ZONASULTRA.COM)
Ratusan Massa Berdemo Tuntut Kejelasan Pengungsi Korban Kerusuhan Ambon Maluku
DEMONSTRASI – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Saluran Aspirasi Rakyat (Sara) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa di perempatan eks MTQ Kota Kendari, (3/11/2016). (Lukman Budianto/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM,KENDARI – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Saluran Aspirasi Rakyat (Sara) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa di perempatan eks MTQ Kota Kendari, (3/11/2016).

Massa yang didominasi kaum pemuda ini menyuarakan aspirasinya terkait ketidak jelasan nasib para pengungsi korban kerusuhan Ambon Maluku yang mengungsi di wilayah Sultra.

Dari data 53.839 jumlah Kepala Keluarga atau 255.989 jiwa sampai saat ini masih mendiami beberapa kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Beberapa kota yang dimaksud adalah Kabupaten Buton,  Buton Selatan,  Buton Tengah, Kota Bau-Bau,  Wakatobi,  Muna,  bahkan Kota Kendari.

La Umar  Jendral lapangan dalam orasinya mengatakan jika masyarakat pengungsi korban kerusuhan ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Masyarakat eks pengungsi selalu merasakan perlakuan yang diskriminatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam penanganan pengungsi ini,” ujar La Umar dalam orasinya.

Lanjut Umar, para pengungsi baru mendapatkan bantuan tanggap darurat terminasi senilai Rp.3.500.000 setiap kepala keluarga, sementara tahun pengungsi di daerah luar Sultra mendapat bantuan senilai Rp 16.500.000 tiap kepala keluarga.

Setelah puas berorasi di kawasan eks MTQ,  ratusan massa ini kemudian melanjutkan orasinya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sultra.

Di gedung DPRD, mereka menuntut agar pihak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan ini. Selanjutnya para demonstran juga meminta kepada jajaran pemerintah pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur Sultra untuk memberikan rekomendasi tertulis kepada Dinas Sosial Republik Indonesia agar secepatnya memberikan solusi terkait permasalahan ini.

“Kami akan terus mengawal perkembangan dari kasus ini,” tegas La Umar di ujung orasinya. (B)

 

Reporter : Lukman Budianto
Editor :  Tahir Ose

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini