iklan zonasultra

Reses di Kendari, Rabia Al Adawai Bahas Soal Penanganan Sampah

Reses di Kendari, Rabia Al Adawai Bahas Soal Penanganan Sampah
RESES- Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan (tengah) melakukan kunjungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Rabu (25/12/2019) kemarin dalam rangka reses. (Foto : Istimewa)

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan melakukan kunjungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Rabu (25/12/2019) kemarin.

Rabia menjelaskan, selain melakukan reses mengunjungi konstituennya, dirinya juga memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Apalagi menurutnya, Kendari merupakan satu daerah dengan beban sampah terbesar di Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Iya karena kota ini (Kendari) ibu kota Provinsi Sultra,” kata Rabia melalui siaran pers ke redaksi zonasultra, Kamis (26/12/2019).

iklan zonasultra

Selain itu, kata Rabia, Kota Kendari pernah meraih predikat baik dari pemerintah pusat dalam pengelolan sampah, yang dibuktikan dengan berturut-turut mendapatkan Piala Adipura 2014 dan 2015.

Namun, beberapa tahun belakangan predikat tersebut mulai menurun. Sebagai senator perwakilan Sultra di Komite II, ia ingin mengetahui penyebab masalah tersebut.

(Baca Juga : Reses di Kolut, Rusda Mahmud Tawarkan Konversi Mesin Katinting dari BBM ke LPG)

Ia menyarankan seharusnya pemerintah kota di seluruh Indonesia, termasuk 17 kabupaten/kota di Sultra dapat menjadikan persoalan sampah sebagai program unggulan di luar program lain. Pasalnya, persoalan sampah bersentuhan langsung dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Kalau kotanya bersih maka kehidupan masyarakatnya bisa lebih berkualitas,” ujarnya.

Rabia juga menyampaikan komitmennya untuk berupaya di Jakarta mengakomodir dan menyampaikan aspirasi masyarakat Sultra. Misalnya usulan pemerintah kota terkait penambahan anggaran berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan tambahan fasilitas lainnya.

Namun ia juga mengakui perannya sangat terbatas, karena DPD RI tak memiliki fungsi menyusun anggaran seperti yang dimiliki DPR RI.

“Tetapi saya akan cari cara, baik itu dengan bersurat ke kementrian terkait, juga berupaya menyuarakan di DPR RI demi kepentingan daerah pemilihan saya yaitu Sulawesi Tenggara”, ungkapnya.

Kepala Dinas LHK Kota Kendari, Nismawati menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pihaknya dalam hal penanganan sampah.

Di antaranya, Dinas LHK sangat kekurangan armada dan beban sampah dari tahun ke tahun terus meningkat. Belum lagi jumlah penduduk Kota Kendari meningkat drastis, dari kisaran 200 ribu jiwa meningkat hingga 400 ribu jiwa saat ini.

Kondisi ini menjadikan sampah rumah tangga meningkat, sementara armada pengangkut belum bertambah bahkan berkurang karena rusak.

Kemudian program buang sampah tepat waktu di tempat pembuangan sementara juga belum sepenuhnya dilaksanakan masyarakat. Sehingga sampah yang telah diangkut ke TPA Puuwatu, kembali menumpuk.

Kepala Bidang Persampahan Kota Kendari, Suprayitno juga mengungkapkan, selain persoalan armada, mereka juga masih terkendala kurangnya SDM pengangkut sampah dan tim pasukan orange.

“Selain karena status pekerjaan yang tidak mengenakkan, juga honor mereka masih sangat kurang karena kemampuan APBD kami untuk gaji mereka terbatas. Banyak dari petugas kita bertahan di pekerjaan ini, hanya karena masih berharap diangkat menjadi PNS melalui jalur K2,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada Rabia sebagai anggota DPD RI dapat menyuarakan agar pengangkatan honorer K2 dapat segera terealisasi. Kegiatan ini diakhiri dengan mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu Kendari. (b)

Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati

Loading...

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib