ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pelaksanaan reses DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) masa sidang pertama tahun 2018, ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing di mulai tanggal 31 Januari sampai 4 Februari 2018. Anggota DPRD Sultra Sukarman reses ke dapil-nya di Kota Kendari, yakni di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, pada Rabu (31/1/2018), dan Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kamis (1/2/2018).
Reses tersebut dimanfaatkan warga untuk mencurahkan isi hati dan melaporkan berbagai masalah kota terhadap pelayanan masyarakat. Berbagai masalah disampaikan warga. Misalnya di Kelurahan Talia warga mengeluhkan surat-surat kapal bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sampai saat ini belum diterima. Selain itu warga juga mengeluhkan rumitnya perpanjangan izin kapal dan pengurusan yang baru, kemudian warga juga mengeluhkan terkait pembatas jalan.
“Kami menginginkan pembatas jalan, karena di depan sana jalan provinsi yang menuju Bungkutoko. Tapi lebih tinggi jalanan daripada rumah masyarakat. Kami ingin diprioritaskan pembatas jalan dan rumah masyarakat ke jalanan. Karena baru-baru ini ada kejadian, ada mobil ugal-ugalan, rumah warga hampir diserobot oleh mobil tersebut,” ujar warga Kelurahan Talia, Herdawati.
Sementara di Kelurahan Bungutoko, warga mempertanyakan terkait izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dermaga Bungkutoko. Selain itu mereka juga mengeluhkan terkait air bersih, dan tempat pemakaman umum (TPU) yang sudah penuh, serta pengaspalan jalan di lingkungan mereka.
Keluhan masyarakat tersebut ditanggapi langsung oleh Ketua Komisi III Sukarman. Ia mengatakan, terkait surat-surat atau dokumen kapal bantuan dari KKP yang belum ada sampai saat ini, masalahnya ada di pemerintah pusat. Tapi Sukarman berjanji akan menemui langsung pihak-pihak yang ada di KKP untuk mempertanyakan situasi yang dihadapi oleh warga ini.
“Jadi masalahnya bukan di sini, masalahnya di pusat. Jadi KKP itu pada tahun 2016 mengumumkan akan adanya pengadaan kapal. Ditenderlah pada tahun 2017. Begitu kapal ini sampai di sini ada yang gugat proses tender itu. Makanya sampai hari ini kapal itu belum ada surat-suratnya. Tapi saya sudah berkomitmen di bulan Februari, saya dan teman-teman komisi III akan langsung melakukan kunjungan kerja ke KKP,” kata legislator dapil Kota Kendari ini.
Sementara untuk Amdal pembangunan dermaga Bungkutoko, kata Sukarman, sudah clear dan tuntas. Pasalnya ia bersama anggota komisi III yang lain dua kali berkunjung ke Jakarta dalam rangka melihat secara langsung proses daripada pengajuan izin lingkungan terhadap pembangunan dermaga ini.
“Jadi terkait izin Amdal mengenai pekerjaan dermaga yang ada di Bungkutoko ini, saya sendiri bersama teman-teman komisi III mengawal ke Jakarta dan izin Amdal sudah clear dan tidak ada lagi masalah,” ujarnya.
Lanjutnya, terkait pembatas jalan yang dikeluhkan oleh warga Talia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Binamarga untuk disiapkan pembatas jalan. Kemudian terkait rumitnya perpanjangan izin kapal, Sukarman akan memanggil instansi terkait untuk melakukan rapat koordinasi, agar mereka bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, sehingga masyarakat tahu bahwa biaya mengurus kapal itu nilainya sekian.
Sedangkan untuk keluhan air bersih, pengadaan TPU di Kelurahan Bungkutoko, serta pengaspalan jalan lingkungan di Kelurahan Bungkutoko, Sukarman akan menyampaikannya langsung ke Pemerintah Kota Kendari. Selain itu ia juga akan berkoordinasi dengan Pelindo untuk mengalokasikan corporate social responsibility (CSR) nya untuk pembebasan lahan sebagai lokasi TPU di Kelurahan Bungkutoko.
“Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada pada kami, semua keluhan bapak ibu akan saya suarakan. Akan saya sampaikan ke pemerintah agar bisa terealisasi. Tapi ingat kita sampaikan sekarang, tidak langsung direalisasikan sekarang juga,” ungkapnya. (B)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose
