PERTEMUAN – Ribuan tenaga honorer memadati pertemuan yang dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Makmur dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Zanuriah Buton di gedung Wakaka, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Selasa (12/12/2017). (Nanang/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, PASARWAJO – Ribuan tenaga honorer memadati pertemuan yang dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Makmur dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Zanuriah Buton di gedung Wakaka, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Selasa (12/12/2017)
Pantauan media ini, kedatangan para tenaga honorer itu menuntut upah layak untuk memperbaiki nasib mereka. Adapun jumlah tenaga honorer di kabupaten Buton mencapai 2.300 orang yang tersebar di semua instansi pemerintahan.
Selain menyuarakan rendahnya honor, ribuan honorer juga memprotes proses rekrutmen K2 yang dinilai tidak adil. Untuk itu, para honorer meminta dilakukan evaluasi ulang. Tidak sampai disitu, ada banyak pula yang mengeluhkan rekrutmen honorer yang terbilang sporadis sehingga berdampak pada menurunnya nilai honor yang mereka terima.
“Sudah tau anggaran sedikit, kenapa masih terima honorer terus. Alhasil dulu 2014 kami masih terima 300 ribu, sekarang tinggal 50 ribu sebulan,” ungkap Rahdana, salah seorang tenaga honorer ditemui usai pertemuan.
Demikian pula dengan Rahdana, honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejak Tahun 2007 ia sudah mengabdi di pemerintahan dengan harga jasa Rp.50.000 per bulan. Itu pun diterimanya per triwulan sekali.
Hal yang sama juga dikatakan Murmin. Ia tidak habis pikir, sudah mengabdi sebagai honorer tenaga Kesehatan sejak 1999, namun hingga kini belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Padahal di tempat kerjanya terus berbakti merawat pasien yang membutuhkan pertolongan, meski digaji hanya Rp 500 per bulan.
Lebih miris menimpa Yuliati. Sudah setahun ini dirinya belum dibayarkan honornya. Yuliati merupakan honorer di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Buton.
Tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Buton, Zanuriah membenarkan, jika honorer kadang digaji di bawah standar yang ditentukan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Buton. Seharusnya, para honorer tenaga administrasi digaji Rp.400 ribu sebulan, sedangkan tenaga teknis bisa sampai Rp 600 ribu sebulan.
Lanjut dia, dalam rekrutmen tersebut menjelaskan, BKPPD hanya mengesahkan soal penerimaan gaji dan tugas honorer ditentukan oleh Dinas masing-masing.
“Rekrutmen bukan di kami (BKPPD). Yang ada saat ini, permohonan tenaga honor terlampau banyak. Kenapa diterima, pimpinan kami pertimbangannya putra-putri daerah harus diberdayakan, jadi diterima saja,” jelas Zanuriah.
Soal gaji, sebelum mereka terima tenaga honorer itu sudah disampaikan untuk tidak berharap pendapatan layak, karena keuangan daerah sangatlah terbatas.
“Sewaktu SK (Surat Keputusan) penerimaan diberikan, kami sudah ingatkan kalau ini tidak ada gaji yang tertera di dalam perjanjian itu,” terangnya.
Meski begitu, lanjut Zanuriah, pemda sangat berterimakasih karena keluhan honorer sudah disampaikan. Dengan begitu, Pemda dapat memikirkan solusi terbaik. Sekarang masalahnya sudah diketahui, nanti akan evaluasi dan pikirkan jalan keluarnya. (B)
Reporter : Nanang
Editor : Kiki
