ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat (AMKM Konsel) mengekar aksi demonstrasi di depan Rumah jabatan (Rujab) Bupati Konsel Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (10/9/2018).
Aksi ini merupakan bentuk protes warga terhadap kebijakan bupati konsel Surunuddin Dangga yang telah melakukan perombakan pejabat struktural di birokrasi pemerintahan daerah beberapa waktu lalu. Massa menilai keputusan Bupati sangat sewenang wenang karena telah mengganti beberapa Camat, Sekdis, Kabid dan juga Kepala Sekolah.
“Bupati telah menyalahgunakan wewenangya dengan melantik serta menonjob dan demosi jabatan sesuka hatinya, tanpa memberikan alasan yang jelas kepada mereka. Tidak melihat hal-hal penting yang terjadi, padahal beberapa orang yang dinonjob adalah orang-orang yang berprestasi,” teriak Aswan Makaruru, Koordinator aksi dalam orasinya.
Lanjutnya, dalam ketentuan hukum kedisiplin pegawai, diatur dalam pasal 7 ayat 4 PP Nomor 53 Tahun 2010. Menurutnya, Jika Istilah nonjob disamakan dengan istilah pembebasan dari jabatan, maka pemberian nonjob masuk kategori hukuman disiplin berat. Mestinya mekanisme yang ditempuh sejak awal harus masuk dalam jalur pemberian sanksi kedisiplinan ASN.
“Regulasi itu mengatur ketentuan tahapan tahapan sanksi kedisiplinan. Mulai dari pemanggilan secara tertulis oleh atasan atau tim pemeriksa, lalu dilakukan pemeriksaan secara tertutup yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Apabila ditemukan pelanggaran baru dapat dijatuhkan sanksi kedisiplinan, sanksi yang diberikan pun secara berjenjang, mulai dari hukuman ringan, sedang hungga berat,” jelas Aswan.
Aksi sempat memanas, para demonstran saling dorong antara massa aksi dan pihak keamanan dari petugas Satpol PP dan Kepolisian. Hal ini disebabkan oleh massa aksi yang memaksa untuk masuk menerobos portal oleh penjagaan di halaman depan Rujab bupati. Situasi dapat terkendali setelah perwakilan massa aksi diterimadi masuk untuk menemui bupati
Bupati Konsel Surunudin Dangga saat menerima perwakilan massa aksi menjelaskan bahwa perombakan eselon yang baru saja diakukan, merupakan penilaian secara subyektifnya selama ini terhadap pejabat yang diganti.
“Para pejabat yang diganti itu tidak disiplin dalam menjalankan tugas, pelantikan ini betul betul dilakukan dengan melihat kinerja ASN dan tidak ada intervensi dari luar. Semua diperlakukan adil,” tegas Surunuddin.
Dijelaskannya, oknum pejabat eselon tiga yang dimutasi dan di nonjob salah satunya seorang pejabat camat dilaporkan sering mengkonsumsi minuman keras (Miras) di tempat Umum. Hal itu juga berdasarkan laporan dari pihak kepolisian.
“Inikan perbuatan tidak baik. Mencoreng citra institusi sebagai ASN apalagi dia ini seorang, masa juga harus tau, bahwa beberapa eselon yang dipindahkan dari jabatanya seperti camat dan lurah itu karena bentuk masa promosi eselon untuk menjabat ke jenjang yang lebih dari jabatan sebelumnya. Kalian harus tau itu, kecuali yang melanggar disiplin ya jelas saya nonjob,” terangya.
Ia juga menegaskan kepada oknum PNS yang terlibat dalam aksi jika merasa tidak terima dan keberatan dengan perombakan, silahkan untuk mengajukan surat pengunduran diri.
“Jabatan itu bukan warisan yang harus dimiliki seumur hidup. Tetapi sistem birokrasi pemerintahan punya mekanisme yang perlu di taati, evaluasi yang dilakukan sebagai bentuk refresh dari penilaian kinerja ASN. Kalau mau jadi PNS harus mengikuti aturan PNS, Tetapi kalau sodara menunjukan sifat premanisme tidak menerima keputusan tersebut silahkan mengundurkan diri dari PNS,” tegas Surunudin.
Usai menemui Bupati, massa aksi yang tidak puas dengan jawaban bupati kemudian meninggalkan rujab bupati dan membubarkan diri dengan tertib. (B)
Reporter : Erik Ari Prabowo
Editor : Kiki
