ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sultra, Kamis (13/9/2018). Mereka meminta para wakil rakyat untuk mengurangi perjalanan dinas di luar kota mengingat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sedang tidak stabil.
Ali Sutimin Pratama selaku koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, DPRD Sultra seharusnya prihatin dengan melemahnya rupiah, sebab bisa berpengaruh kepada bahan pokok kebutuhan masyarakat. Lebih parahnya masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan bahan tersebut akibat ketidakstabilan dan melemahnya rupiah.
“Kami meminta DPRD Sultra agar bisa menyampaikan aspirasi kami terkait menurunnya nilai tukar rupiah di tataran pemerintah pusat yang membidangi ekonomi dan perdagangan,” kata Ali.
Selain itu, ia meminta kepada DPRD Sultra agar bisa menghadirkan pihak Bank Indonesia perwakilan Sultra untuk hearing bersama guna memberikan klarifikasi terkait menurunnya nilai tukar rupiah.
Senada dengan Ali, Ketua Umum DPD IMM Sultra Supratman juga meminta DPRD Sultra untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait agar mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kelangkaan dan upaya menyimpang lainnya demi tetap stabilnya harga-harga.
“Kami juga meminta DPRD untuk meninjau kembali keberadaan barang-barang impor yang dapat mendorong kedaulatan pangan, sehingga bisa mengoptimalkan peran petani lokal,” ungkap Supratman dalam orasinya.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Sultra La Ode Mutanafas yang datang menemui para pengunjuk rasa mengatakan, masalah melemahnya nilai tukar rupiah ini bukan hanya keprihatinan di kalangan mahasiswa, tapi keprihatinan semua pihak termasuk DPRD. Olehnya itu, DPRD Sultra akan memanggil BI perwakilan Sultra untuk memberikan klarifikasi terkait hal ini.
“Ini sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, tapi bukan berarti di daerah berdiam diri, kita harus harus mengambil langkah-langkah,” ungkapnya.
Terkait tuntutan mahasiswa yang meminta agar anggota dewan mengurangi perjalanan dinas, Mutanafas mengungkapkan bahwa itu bagian dari tugas anggota DPRD menyalurkan aspirasi masyarakat dan ini bisa dipertanggungjawabkan.
“Perlu untuk diketahui, perjalanan dinas itu bagian dari tugas DPRD menyalurkan aspirasi masyarakat dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan berarti kita keluar daerah, lalu kemudian kita jalan-jalan saja. Tidak seperti itu,” tukas politikus PAN ini. (B)
