Sekdes Mandiodo Diduga Selewengkan Dana Pembangunan Kantor BPD dan LPM

125
Sekdes Mandiodo Diduga Selewengkan Dana Pembangunan Kantor BPD dan LPM
KANTOR BPD DAN LPM- Salah seorang aparat sekretaris Lembaga Permusyawaratan Masyarakat(LPM) Sunarto menunjukkan kantor BPD dan LPM yang berada di desa Mandiodo, kecamatan Molawe, Konawe Utara (Konut) yang hingga saat ini belum kelar. Terlihat hanya rangka bangunan yang berdiri sejak tahun 2015 lalu dan sudah dipenuhi rumput. (JEFRI/ZONASULTRA.COM).

 

Sekdes Mandiodo Diduga Selewengkan Dana Pembangunan Kantor BPD dan LPM
KANTOR BPD DAN LPM- Salah seorang aparat sekretaris Lembaga Permusyawaratan Masyarakat(LPM) Sunarto menunjukkan kantor BPD dan LPM yang berada di desa Mandiodo, kecamatan Molawe, Konawe Utara (Konut) yang hingga saat ini belum kelar. Terlihat hanya rangka bangunan yang berdiri sejak tahun 2015 lalu dan sudah dipenuhi rumput. (JEFRI/ZONASULTRA.COM).

ZONASULTRA.COM,WANGGUDU- Kantor Badan Pemantau Desa(BPD),dan Lembaga permusyawaratan masyarakat (LPM) di Desa Mandiodo, Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang direhab sejak bulan Agustus 2015 lalu, hingga kini belum kelar.

Hanya ada rangka bangunan yang terpasang, sementara para pekerja sudah tidak terlihat lagi. Diduga dana yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) tahun 2015 untuk rehabilitasi bangunan sebesar Rp 48 juta disalah gunakan oleh sekretaris desa setempat, Saharuddin.

Bangunan kantor tersebut harusnya kelar paling lambat akhir Desember tahun lalu, tetapi hingga kini pekerjaannya berhenti. Bahkan rangka bangunan nyaris runtuh serta ditumbuhi rumput yang tingginya mencapai setengah meter.

Hali ini diungkapkan oleh Sunarto yang juga aparat desa setempat kepada awak media, Sabtu (20/2/2016). Dia mengatakan, dalam kegiatan tersebut Sekdes setempat, tak pernah mengadakan musyawarah dengan warga dan juga tidak melibatkan aparat desa, begitu juga dalam penggunaan dana tidak transparan.

“Ini sekdes dia yang tangani sendiri ini perehapan kantor BPD dan LPM tanpa melibatkan aparat desa dan tidak ada musyawarah desa juga, ini dana ADD yang di pakai tidak kita tau berepa karena tidak ada transparansi sementara bangunan terbengkalai, “kata Sunarto sekretaris LPM desa Mandiodo, Konut.

Hal senada juga dikatakan Paus, mantan kepala desa Mandiodo. Menurutnya, pengelolaan dana tersebut ditangani langsung oleh Sekdes sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Ia tidak mengetahui apa penyebab pekerjaan bangunan itu terhenti.

Dikatannya, tindakan yang dilakukan oleh Sekdes Mandiodo, tidak benar dan dianggap melanggar aturan.

“Ini sekdes harus ditindak lanjuti secepatnya karena ini kantor sampai sudah masuk mi 2016 ini, belum selesai tidak ditau apa sebabnya. Baru sekdes juga tertutup sama masyarakat soal ini dana tidak ada teransparansi, “kata Paus, mantan kepala desa Madiodo.

Sementara, salah seorang warga setempat, Muhtar menuturkan, bahwa setiap kali warga mempertanyakan kepada Sekdes terkait pembangunan kantor yang bersangkutan tidak peduli dan hanya mengatakan kegiatan tersebut sementara berjalan.

“Ini sekdes setiap kita tanya soal ini bangunan da bilang,akan di lanjutkan ji pekerjaannya sementara tunggu tukangnya,tapi sudah masuk mi 2016 ini tidak ada penyelesaian bahkan itu bangunan mau rubuhmi karena kayunya sudah lapuk di kena hujan sama panas.

Warga berharap, agar pemerintah kabupaten Konut segara turun memeriksa kegiatan pembagunan kantor tersebut, karena dana ADD yang disalurkan diduga sudah habis digunakan oleh Sekdes yang kini juga sebagai pengganti kepala desa Mandiodo yang tengah sakit sejak 8 bulan terkahir dan sedang menjalani perawatan.

Sementara sekdes setempat saat di sambamgi di kediamannya untuk di mintai informasi tak berada di tempat,saat awak media zonasultra menghubungi nomor ponselnya dia mengatakan akan memberikan konfirmasi secar langsung tanpa melalu telpon seluler.

 

Penulis : Jefri

Editor  : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini