iklan zonasultra

SK Wali Kota Baubau tentang Pemecatan PNS Korupsi Digugat

dr Zamri
dr Zamri

ZONASULTRA.COM, BAUBAU – Surat Keputusan (SK) Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), tentang pemecatan 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi sedang digugat oleh dokter Zamri. Ia merupakan salah satu PNS lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau yang mendapat SK pemecatan tersebut.

Zamri memperoleh SK pemecatan dari Wali Kota Baubau pada 6 Mei 2019. Saat itu ia dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat. Mendapat perlakuan itu, Zamri yang merupakan eks  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau melayangkan gugatan di Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Gugatan itu teregistrasi tepat pada 20 Mei 2019.

“Karena berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) 53 2010, mereka yang keberatan terhadap SK itu, boleh menggugat. Sekarang itu sementara berproses di Bapek di Jakarta. Tanggal 20 Mei (2019) sudah terdaftar,” ucap Zamri, Kamis (11/7/2019).

iklan zonasultra

Sebelum terbang ke Jakarta untuk banding di Bapek, ia mengaku terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemkot Baubau. Wali Kota AS Tamrin dan Sekretaris Daerah Roni Mucthar yang ia temui pada saat itu, mempersilahkan untuk menggugat karena punya hak.

Baca juga : Pemkot Baubau Sudah Pecat 10 PNS Terlibat Korupsi

Zamri kemudian menunjuk Aburahman di Kota Kendari sebagai kuasa hukumnya. Saat ini Zamri tinggal menunggu panggilan sidang.

“Menggugat untuk dibatalkan. Itu harapan kita, dibatalkan oleh Bapek. Sekarang berproses di Bapek, dan kita menunggu panggilan untuk sidang terkait dengan gugatan,” ungkapnya.

Dasar Zamri melakukan gugatan terhadap SK Wali Kota Baubau yakni hukuman dari vonis kasusnya yang hanya satu tahun. Dia dihukum pada 2008 lalu. Sedangkan PP 53 tahun 2010 mengatakan, yang boleh dipecat mereka yang kena hukuman dua tahun atau lebih.

“Kalau soal kasus kan semua sudah tahu, itu terjadi 2008 lalu. Sepanjang waktu itu saya bekerja dan tidak pernah dipecat. Oleh pemerintah kota sebelumnya. Tetap bekerja sebagai PNS dan dokter ahli,” ungkapnya.

“Dalam rentan waktu itu, tahun 2009 saja, saya mengalami kenaikan pangkat. Dari III b ke III a kemudian ke IV b. Dapat juga penghargaan satya lencana dari Presiden SBY 2014,” lanjutnya.

Semua riwayat pekerjaan itu, mulai dari kenaikan pangkat juga penghargaan PNS berprestasi dari Presiden dilampirkannya dalam berkas banding di Bapek. Ia juga berkata, tidak pernah berhenti sebagai PNS hingga saat ini.

Baca Juga : Pemkot Baubau Usulkan 200 Kuota CPNS 2019

“Kalau bicara aturan berdasarkan PP 25 2010 itu, sepanjang kita masih bekerja, kemudian kita melakukan banding, jadi tetap dibayar karena itu aturannya,” terangnya.

Zamri sendiri, menjalani hukumannya sebagai terpidana korupsi hingga 2009. Setelahnya, dia menerima SK pemecatannya, 6 Mei 2019. Saat ini, ia diperbantukan Pemkot Baubau sebagai dokter tenaga ahli kandungan.

“Nah posisi saya sebagai PNS terpisah saya dengan sebagai dokter ahli. Pemerintah kota tetap membutuhkan saya sebagai profesi di rumah sakit akhirnya saya tidak berhenti. Dalam arti memang gaji sebagai PNS tidak ada,” imbuhnya.

Normalnya, sebagai dokter ahli, Zamri akan pensiun di umur 65 tahun. Sementara Oktober 2019 ia genap berusia 56 tahun. “Berarti sekitar 9 tahun lagi baru saya pensiun,” imbuhnya.

Zamri optimis bisa menangkan gugatan di Bapek. Sebab ia punya contoh seperti di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dibatalkan putusan Bupatinya terkait masalah yang sama. Jika Bapek tidak kabulkan bandingnya, ia akan lanjut gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). (A)

 


Penulis : M6
Editor : Muhamad Taslim Dalma

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib