Soal IUP PT GMS, Ini Penjelasan ESDM

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra Muhammad Hasbullah Idris
Muhammad Hasbullah Idris

ZONASULTRA.COM, KENDARI– Sepekan ini, riuh kabar soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang terletak di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ada persepsi yang berbeda antara warga setempat dan pemilik tambang. Warga menilai, IUP milik PT GMS sudah tidak berlaku, namun sebaliknya perusahaan menilai IUP miliknya masih berlaku.

Hal itulah yang membuat warga di Kecamatan Laonti, tepatnya Desa Watuwatu dan Sangisangi melancarkan aksi protes. Ditambah lagi, menurut mereka, lahan telah dicaplok oleh pemilik tambang dan tidak ada ganti rugi lahan hingga saat ini.

Berkenaan dengan hal itu, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra Muhammad Hasbullah Idris angkat bicara. Menurutnya, izin milik PT GMS hingga saat ini masih berlaku, dan sedang mengajukan perpanjangan IUP.

(Baca Juga : Insiden Penembakan, Ini Alasan PT GMS Libatkan TNI dan Polisi)

“Izinnya masih berlaku hingga tahun 2019. Sementara ini, pihak perusahaan telah mengajukan permintaan perpanjangan kontrak di lokasi tambang tersebut,” ungkap Hasbullah saat ditemui di Dinas ESDM, Rabu (17/1/2018).

Lanjutnya, pihak ESDM tidak mempunyai wewenang untuk mencabut izin yang telah disahkan, karena hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun aturan dalam mekanisme kerja Dinas ESDM.

“Kita tidak tahu menahu soal masuknya lahan warga atau tidak. Kita hanya menerima permintaan pengesahan dari pemerintah Kabupaten Konsel, dan perlu diketahui, izin itu diterbitkan oleh pemerintah kabupaten,” tambah Hasbullah.

“Saya tegaskan, selama tanah itu masuk dalam kawasan tambang, kita berkewajiban untuk mengesahkan. Dan kalau kita lihat, memang lahan warga ini masuk wilayah yang dimaksud,” tambahnya.

(Baca Juga : Ini Klarifikasi PT GMS Soal Konflik dengan Warga Konsel)

“Pulau sulawesi kan ada peta wilayah pertambangan. Peta ini tidak melihat ada perkampungan, ada laut, dan sebagainya. Yang jelas ini masuk wilaya tambang yang disahkan pemerintah, nah itu sah menurut kita,” jelasnya.

Mengenai hal itu, ESDM tidak ingin ikut campur terkait persoalan lahan warga dengan alasan tidak masuk dalam tupoksi wilayah kerja ESDM.

“Memang ini sebenarnya multi sektor. Kalau persyaratan dipertambangan tidak ada itu. Yang bilang kalau masuk perkampungan dibatalkan IUP-nya. Tidak ada itu,” terang Hasbullah.

Melalui kesempatan ini, Hasbullah juga menuturkan simpatinya terhadap salah satu korban yang terkena tembak dalam aksi protes yang dilakukan warga Desa Watuwatu, Laonti. (B)

Reporter : Lukman Budianto
Editor : Tahir Ose

Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here