ZONASULTRA.COM, KENDARI – Menyikapi berbagai keluhan masyarakat terkait masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dan elpiji ukuran 3 kilogram (kg), DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) langsung memanggil pihak PT Pertamina untuk melakukan hearing yang dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat DPRD setempat, Senin (23/4/2018).
Hearing ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Rasyid serta dihadiri oleh anggota DPRD Sultra yang lain yakni Joni Syamsuddin dan Samsul Ibrahim. Sementara dari pihak PT Pertamina diwakili oleh Sales Executive Retail IV Sultra PT Pertamina Dimas Mulyo Widya Saputro dan Sales Executive LPG Pertamina Arnaldo Andika Putra.
Para anggota dewan ini mempertanyakan terkait kelangkaan elpiji ukuran 3 kg di masyarakat, serta BBM jenis solar, sehingga menyebabkan antrian panjang di beberapa SPBU di Kota Kendari.
“Saya sempat memposting masalah kelangkaan elpiji 3 kg ini di dinding facebook saya dan ternyata itu mendapat banyak tanggapan dari kalangan ibu rumah tangga. Bahkan mereka mengeluhkan susahnya mendapatkan elpiji 3 kg. Mohon diberi penjelasan terkait hal ini, agar masyarakat juga tahu,” pinta Rasyid.
Sales Executive LPG Pertamina Kendari, Arnaldo Andika Putra mengatakan, ada dua kejadian yang menyebabkan elpiji 3 kg mengalami kelangkaan akhir-akhir ini.
Pertama adanya kendala teknis pada kapal pengangkut elpiji, sehingga pengiriman pasokan ke stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) Kendari mengalami keterlambatan, dan yang kedua adanya kepanikan sebagian konsumen menjelang bulan Ramadhan, sehingga mereka mulai jauh-jauh hari membeli gas elpiji.
(Baca Juga : Solar Langka, Puluhan Sopir Truk Demo DPRD Sultra)
“Menjelang Ramadhan, kebanyakan masyarakat membeli gas elpiji lebih dari dari satu tabung, bahkan ada yang sampai empat tabung. Informasi ini berdasarkan pengecekan kami di lapangan,” kata Arnal.
Tetapi untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat akan elpiji 3 kg, pihaknya akan memberlakukan agen dan pangkalan siaga. Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan operasi pasar menjelang bulan Ramadhan.
“Itu agen dan pangkalan akan selalu siap operasional kapan pun dibutuhkan dan juga mereka siap standby nomor yang bisa dihubungi agar selalu bisa dihubungi dan selalu tanggap dengan kondisi di lapangan apabila ada peningkatan kebutuhan di lapangan. Itu mereka akan siap menginfokan ke Pertamina, nanti Pertamina akan melakukan penambahan di sekitar wilayah tersebut,” ujarnya.
Sementara Sales Executive Retail IV Sultra PT Pertamina Dimas Mulyo Widya Saputro menduga kelangkaan solar di SPBU disebabkan adanya penyelewengan solar subsidi ke industri.
“Untuk masalah solar memang kenaikannya luar biasa. Mulai dari pertengahan tahun 2017 hingga di tahun 2018 ini tetap signifikan kenaikannya. Jadi kami melakukan penertiban. Ini indikasinya penyelewengan dari subsidi ke industri,” tuturnya.
Tapi untuk meminimalisir penyelewengan solar subsidi ke industri, kata Dimas, pihaknya kedepan berencana mengeluarkan kartu solar subsidi kepada masing-masing kendaraan berbahan bakar solar.
“Jadi pemantauannya biar sistem yang berjalan. Tapi untuk kartu solar subsidi ini kami akan sosialisasi dulu satu bulan dan mungkin setelah lebaran ini kita sudah mulai berlakukan. Nanti kami koordinasi dengan Dinas ESDM Sultra untuk membahas masalah peraturannya dan kami harapkan bisa berjalan dengan baik,” tukasnya.
Mendengar penjelasan dari pihak Pertamina, Rasyid mengatakan, DPRD sangat setuju dengan rencana Pertamina yang akan melakukan operasi pasar, karena ini dinilai bisa menghindari terjadinya kepanikan-kepanikan di tengah masyarakat.
Selain itu, DPRD Sultra juga setuju dengan pihak Pertamina yang akan melakukan penertiban solar subsidi dengan menerbitkan kartu solar subsidi, sebab cara ini dinilai bisa meminimalisir terjadinya penguapan-penguapan solar subsidi yang di bawah ke tempat industri.
Kemudian DPRD Sultra juga mendorong Pertamina untuk membuat satuan kerja (satker) dalam rangka pengawasan pemanfaatan BBM dan elpiji, supaya ada efek jerah terhadap pelaku penyelewengan BBM dan elpiji.
“Kami mendorong supaya Pertamina buat satker dalam rangka pengawasan BBM dan elpiji supaya ada efek jerah. Kalau memang itu orang internal atau siapapun itu bisa ditindak secara pidana, supaya permasalahan ini ada efek jerah,” tukas politikus PKS ini. (B)
