ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (Sultra Demo) telah menerima sertifikat lembaga pamantau pemilu dari KPU, Senin (15/8/2016) di Sekretariat KPU Kendari. Dengan demikian, Sultra Demo kini memiliki legalitas untuk memantau tahapan Pemilihan Walikota (Pilwali) Kendari 2017.
Ketua Sultra Demo, Arafat mengatakan, Sultra Demo memiliki 168 relawan yang telah menandatangani pakta integritas sebagai pemantau pemilu. Relawan tersebut bertugas di 10 kecamatan 64 kelurahan Kota Kendari.
“Dengan adanya sertifikasi ini maka kami akan segera melakukan bimbingan terkait kode etik, larangan, dan kewajiban pemantau pemilu terhadap para relawan. Pada dasarnya keberadaan kami adalah mendorong penyelenggara pemilu untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Arafat.
Jika ada dugaan pelanggaran dan kejanggalan lainnya yang ditemukan para relawan, maka akan dikaji dahulu di internal Sultra Demo untuk kemudian dilanjutkan ke panwas atau KPU. Arafat mengaku, keberadaan Sultra Demo tidak akan melampaui kewenangan Panwas ataupun KPU.
Ketua KPU Kendari Hayani Imbu mengatakan, keberadaan lembaga pemantau seperti Sultra Demo diatur dalam Peraturan KPU no. 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pilwali adalah dengan mendaftarkan diri atau organisasi sebagai pemantau.
“Kita juga akan memberikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan yang sementara dan yang akan kami laksanakan jelang hari pemilihan 15 Februari 2017,” kata Teo sapaan akrab Hayani. (B)
Reporter : Muhammad Taslim
Editor : Kiki
