Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian komisi III DPRD Provinsi Sultra yang membidangi pertambangan untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam menjalankan kewajibannya untuk daerah maupun masya
Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian komisi III DPRD Provinsi Sultra yang membidangi pertambangan untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam menjalankan kewajibannya untuk daerah maupun masyarakat Sultra.
“Ini memang butuh pengawasan dan ketegasan dari pihak pemerintah agar perusahaan benar-bebar memberikan kontribusi bagi daerah yang memang menjadi salah satu kewajibannya,” kata sekretaris Komisi III DPRD Sultra, Alkalim, Jumat (16/1/2014).
Dikatakannya, sejumlah program pembangunan yang dijalankan oleh Pemprov Sultra hampir seluruhnya dibiayai APBD. Padahal perusahaan mestinya berkontribusi agar paling tidak dapat sedikit meringankan beban pemerintah dalam mensukseskan program pembangunannya.
“Salah satu contoh pembangunan masjid Al Alam, itu mestinya ada perusahaan yang memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid ini, tapi sampai sekarang semuanya masih ditanggulangi APBD,” katanya.
Ia berharap kedepan perusahaan memiliki sedikit perhatian terkait kontribusi untuk daerah ini. Sebab kalau tidak, Pemda bisa mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan atau mencabut izin usaha perusahaan yang dianggap lalai untuk menjalankan kewajibannya untuk daerah. (Sadah)
