Tangani Kasus Bupati Konut, Kejati Tidak Transparan

Koordinator  Aliansi Mahasiswa Konawe Utara (AMKU), Julpan Lamalangge, mengungkapkan terakhir kali pihaknya melakukan presur ke Kejati Sultra terkait kejelasan proses hukum Aswad, namun pihak Kejati malah menanyakan kembali keafsahan data yang mengindikasikan bupati tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Padahal Aswad sendiri sudah beberapa kali diperiksa pihak kejaksaan.

“Kasus aswad ini terindikasi dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menerangkan bahwa proyek pembangunan Kantor Bupati Konut terdapat dana siluman yang merugikan negara sebanyak Rp. 22 Miliar. Semenjak ini mencuat, kami langsung melakukan pemantauan terhadap perkembangannya tapi sekarang ini pihak kejaksaan justru terkesan menutup-nutupinya,” ungkap Julpan Lamalangge, saat ditemui, Senin (6/4/2015). 

Sebagai putra daerah Konut, Julpan, mengaku sangat miris melihat pemimpinnya teridikasi melakukan korupsi. Ia berharap pada pemilihan kepala daerah mendatang masyarakat Konut tidak lagi dipimpin oleh orang-orang yang terlibat tindak kejahatan seperti itu.

Dengan tidak adanya kejelasan mengenai penanganan kasus Aswan tersebut, rencananya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam AMKU ini akan mengggelar aksi demo besok, Selasa (7/4/2015). 

“Kami juga akan melaporkan Aswad ke Polda Sultra terkait dengan kasus yang saat ini ditangani pihak kejaksaan itu,” ujarnya.

Data yang diperoleh zonasultra.id, proyek multi yeard tersebut dianggarkan Rp 15.854.723.900 yang dibagi dalam dua tahap dari tahun 2018-2010. Tahap pertama 2008 sebesar Rp 7.357.423.900, lanjutan tahap pertama 2009 kembali dianggarkan sebesar Rp 2.497.800.000. Sedangkan pada tahap dua dianggarkan sebesar Rp 5.999.500.000.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Voni Bintang Nusantara dengan direktur Arnold Lili. Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut tanpa melalui proses tender atau melalui penunjukkan langsung dan mendapat persetujuan dari Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaeman. (**Randi)