iklan zonasultra

Tiga Kali Raih WTP, Bupati Buteng Ingin Pengelolaan Aset Makin Rapi

Tiga Kali Raih WTP, Bupati Buteng Ingin Pengelolaan Aset Makin Rapi
WTP - Bupati Buteng Samahuddin saat menerima penghargaan WTP dari BPK yang diserahkan oleh Kepala KPPN Baubau Nazuar, di KPPN Baubau, Kamis (22/10/2020). (Risno Mawandili/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, BAUBAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian Badan Pengelolaan Keuangan (BPK). Penghargaan WTP ketiga kalinya ini diterima langsung oleh Bupati Buteng Samahuddin, di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Kamis (22/10/2020).

Samahuddin, bersyukur telah mendapat predikat pengelolaan keuangan terbaik se-Provinsi Sutra tahun ini. Kendati demikian,
Samahuddin mengatakan masih ada beberapa sektor yang harus dibenahi.

Menurutnya, paling penting saat ini Pemkab Buteng harus lebih merapikan pengelolaan dan pencatatan aset daerah.

“Masih ada kelemahan utamanya aset-aset. Insyaallah (pencatatan dan pengelolaan) aset kami semakin hari semakin baik,” ujar Samahuddin saat diwawancarai, Kamis (22/10/2020).

Aset yang dimaksudkan Samahudin adalah yang bersengketa dengan Pemkab Buton. Menurutnya urusan sengketa itu telah selesai. Samahuddin telah menandatangani pengalihan kepemilikannya, sementara ini menunggu serah terima aset.

Tak lupa, Samahuddin mengapresiasi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya kerja keras mereka selama ini telah membuahkan hasil manis.

Di lain pihak, Kepala KPPN Baubau, Nazuar, mengatakan, meski telah mendapatkan WTP untuk pengelolaan keuangan tahun ini, namun tetap Pemkab harus dapat mebersihkan diri dari korupsi.

Hal ini dia tujukan ke semua daerah yang ada di Kepulauan Buton. Termasuk empat daerah yang juga menerima WTP pada waktu dan tempat yang sama, di KPPN Baubau (Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Buton Tengah).

“WTP ini hasil audit dan penilaian dari BPK atas tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah daerah, artinya mereka sudah diakui,” kata Nazuar.

Namun, lanjut Nazuar, ada hal-hal lain yang juga harus dibenahi. Pihaknya menegaskan bahwa WTP ini bukan satu-satunya ukuran

“Yang terpenting adalah dana-dana (biaya belanja Pemerintah Daerah) tidak dikorupsi,” pungkasnya. (b)

 


Kontributor : Risno Mawandili
Editor: Rizki Arifiani

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib