“Ini sudah tidak bisa kita biarkan, pihak eksekutif tak ada yang hadir. Wibawah DPRD sendiri sudah diinjak-injak,” geram legislator Partai Golkar Sujono , Kamis (5/2/2015) di ruang rapat DPRD Butur.<
“Ini sudah tidak bisa kita biarkan, pihak eksekutif tak ada yang hadir. Wibawah DPRD sendiri sudah diinjak-injak,” geram legislator Partai Golkar Sujono , Kamis (5/2/2015) di ruang rapat DPRD Butur.
Dengan kondisi itu, beberapa anggota menyarankan kepada sekretariat DPRD untuk kembali melayangkan surat panggilan. “Kita akan panggil ulang, kalau memang sampai tiga kali panggilan tidak diindahkan, berarti jalur hukum yang berbicara,” terang Sujono yang diamini anggota lainnya.
Akan tetapi, tak semua anggota dewan menyetujui solusi tersebut. Ada yang menyarankan sebelum bertindak lebih jauh, agar berkonsultasi dulu dengan pihak TAPD Provinsi, sekalian untuk memastikan kebenaran adanya perubahan atau pemotongan alokasi anggaran.
Beberapa anggota dewan menyarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu di Kendari. Solusi itu pun nampaknya diterima dan disepakati seluruh anggota dewan untuk berangkat ke Kendari dalam rangka konsultasi mengenai kondisi yang dihadapi legislatif itu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media ini, ketidakhadiran TAPD Butur dikarenakan semua anggota sedang berada di luar kota.”Ketua TAPD La Djiru lagi di Kendari, termasuk dengan kepala BPKAD, La Siam, serta Kepala Bappeda Zunaini juga di kendari,” ungkap sumber zonasultra.id.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Butur menganggedakan rapat dengan pendapat (RDP) terhadap TAP Butur terkait adanya perubahan atau pemotongan alokasi anggaran yang diperuntukan kesekretariatan dewan yang telah ditetapkan. RDP tersebut untuk memintah penjelasan kepada sejumlah TAPD atas landasan perubahan itu. (Darso)
