ZONASULTRA.COM, BURANGA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Tidak terkecuali di Kabupaten Buton Utara (Butur).
Saat kunjungannya di Butur, Kamis (20/9/2018), tim pencegahan dari lembaga anti rasuah itu masuk melalui jalur darat. Mereka pun sempat menyaksikan langsung kondisi sebagian ruas jalan yang masih mengalami kerusakan dan berlubang.
Koordinator Korsubgah Wilayah Sultra, Hery Nurudin, mengaku prihatin dengan kerusakan jalan tersebut.
“Memang kondisi jalan memprihatinkan,” ungkap Hery, usai pertemuan bersama Bupati bersama sejumlah OPD, di Sekretariat Daerah Butur.
Terkait dengan hal ini, pihaknya pun sudah menyampaikan kepada pemda setempat, untuk menjadi perhatian serius. Begitu pula dengan sejumlah aspek lainnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Jadi saya juga sudah sampaikan ke pak bupati, ke semua jajaran agar menjadi perhatian betul, jalan, infrastruktur. Kemudian kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pelayanan publik, itu harus diutamakan,” terangnya.
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi terintegrasi di Butur ini, Hery menjelaskan, ada sejumlah sektor utama yang menjadi fokus perhatian. Beberapa diantaranya yakni, perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, PTSP, manajemen aset.
Kemudian, penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), penguatan sistem integritas pemerintahan, perbaikan pengelolaan aparatur sipil negara, dan tata kelola dana desa.
“Keseriusannya kan akan kelihatan, kalau ada progres, berarti serius, semuanya. Ada delapan sektor ini yang harus. Yang lainnya juga harus berjalan,” tandasnya.
Saat melakukan monev di Butur, Koordinator Korsubgah Wilayah Sultra, Hery Nurudin, tidak sendiri. Ia bersama Koordinator Korsubgah wilayah Sulbar dan Gorontalo, Sugiarto, Inspektur Pembantu khusus Inspektorat Provinsi Sultra, Syarifuddin. (B)
Reporter : Irsan Rano
Editor : Kiki
