Tony Akui Belum Ada Bantuan Korban Banjir dari Pemda Koltim

512
Lima Desa di Kecamatan Uluiwoi Koltim Terisolir, Warga Mengungsi ke Gunung
MENGUNGSI - Sebanyak lima desa di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga kini masih terisolir akibat banjir yang sudah terjadi sejak Sabtu (8/6/2016) sampai hari ini. (Samrul/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, TIRAWUTA – Bantuan yang disalurkan kepada korban banjir selama awal Juni 2019 di sejumlah kecamatan di Kabapaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata bukanlah bantuan yang diambil dari dana cadangan kontingensi Pemerintah Daerah (Pemda) Koltim itu sendiri.

Bantuan justru berasal dari patungan atau sumbangan sukarela para kepala dinas (kadis) atau kepala badan yang dikumpulkan pada Senin (10/6/2019) serta masyarakat yang ada di Koltim. Sementara, dana kontingensi adalah dana yang disisihkan dari pendapatan bersih untuk menutup biaya tak terduga atau tidak diharapkan seperti bencana alam.

Bupati Koltim, Tony Herbiansyah saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (12/6/2019), mengakui bahwa bantuan Pemda Koltim untuk korban banjir selama ini memang belum ada.

“Sumber bantuan yang masuk antara lain partisipasi dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah), belum ada dari Pemda. Partisipasi dari seluruh SKPD dan kami sendiri untuk membantu secara spontanitas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” jelas Tony.

Baca Juga : 227 KK di Kecamatan Ueesi Koltim Terancam Kelaparan

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi Informasi dan Persandian Koltim, Nyoman Abdi mengaku bantuan yang disalurkan selama ini sudah dapat disebut bantuan dari pemda, yang juga melibatkan masyarakat/komunitas dan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kolaka.

“Kalau jumlah bantuan pemerintah daerah, beras saja itu lebih dari 5 ton karena ada lagi tadi masuk bantuan dari teman-teman. Ditambah Baznas (badan amil zakat nasional) dua ton, ditambah juga bantuan dari masyarakat,” kata Nyoman, Kamis (13/6/2019).

“Bantuan yang dikumpulkan dari SKPD itu atas nama Pemda tidak atas nama OPD (organisasi perangkat daerah). Bukan bantuan atas nama Dinas Kominfo. Kita gabung-gabung kemudian kita jadikan bantuan pemerintah. Saya saja ada beberapa titik itu semacam di Dangia, di posko induk juga ada tapi itu bukan atas nama Kominfo tapi atas nama pemerintah daerah,” sambungnya. (B)

 


Kontributor : Samrul
Editor: Muhamad Taslim Dalma

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini