iklan zonasultra

Tujuh Hari Tertahan di Puriala, Para Sopir Kehabisan Uang Makan

Tujuh Hari Tertahan di Puriala, Para Sopir Kehabisan Uang Makan
BLOKADE JALAN - Puluhan kendaraan ekspedisi tujuan Kota Kendari masih tertahan di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Konawe. Mereka tertahan akibat aksi blokade jalan yang dilakukan massa AMKPB yang menuntut perbaikan jalan di wilayah itu. (Restu/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Tepat seminggu aksi blokade jalan poros oleh Aliansi Masyarakat Kecamatan Puriala Bersatu (AMKPB) di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Jalur ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan antara Kota Kendari dengan sejumlah daerah di Sultra pasca peralihan arus.

Sejak aksi blokade jalan dilakukan, puluhan kendaraan ekspedisi, tronton, dan kendaraan pemuat alat berat tertahan di wilayah itu. Mayoritas kendaraan yang tertahan merupakan kendaraan dari dan ke Makassar.

Salah seorang sopir truk ekspedisi, Ambo mengaku persediaan uang makan mereka sudah habis selama aksi blokade jalan berlangsung. Kata dia, biasanya biaya perjalanan termasuk uang makan yang diberikan pihak perusahaan telah disesuaikan dengan waktu tempu perjalanan. Dengan adanya aksi blokade, biaya perjalanan jadi lebih besar.

“Kami dari Makassar mau ke Kendari, yang kami bawa barang dari Makassar. Kalau uang makan sudah dihitung, berapa hari kami di jalan, sementara hari ini sudah hari ketujuh kami di sini. Uang makan kami sudah habis, kalau masih ada blokade kami sudah tidak ada persediaan,” kata Ambo di lokasi aksi, Selasa (10/11/2020).

Meski begitu, Ambo mengaku mendukung aksi blokade jalan yang dilakukan AMKPB. Sebab jalan di sepanjang jalur Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Anggata sangat memprihatinkan, banyak kubangan dengan kedalaman mencapai 50 sentimeter yang membahayakan kendaraan. Bahkan kata dia, beberapa rekan pengendaranya sudah pernah kecelakaan di jalur tersebut.

“Ada beberapa kawan kami yang kecelakaan di jalur ini, ada juga yang mengalami patah has saat melewati jalur ini, karena memang sangat parah kerusakannya,” ujarnya.

Ia berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra segera turun tangan melakukan mediasi dengan massa aksi agar blokade jalan dapat dibuka kembali. Dirinya juga meminta kepada Pemprov untuk melakukan perbaikan jalan di jalur tersebut agar tidak ada lagi aksi serupa.

“Pak Gubernur tolong datang kemari, ketemu dengan masyarakat, agar kami pengendara dapat melanjutkan perjalanan, Pak Gubernur uang makan kami sudah habis pak, kami cari makan Pak, tolong jangan lamban merespon aspirasi masyarakat, karena hanya akan menyusahkan banyak orang Pak,” imbuhnya.

Jalur Lambuya-Motaha yang membentang dari Kecamatan Lambuya sampai Kecamatan Ranomeeto (Konawe Selatan) merupakan tanggung jawab Pemprov Sultra sebab jalur ini menghubungkan antar kabupaten kota dengan status jalan provinsi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra, Hery Asiku mengaku pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk peningkatan atau fungsionalisasi jalan di Sultra.

“Memang jalan itu menjadi tanggungjawab provinsi, kami sudah anggarkan di APBD-P, saya tidak tahu kenapa dinas terkait belum mengerjakannya. Rp10 miliar itu secara umum dan bukan pengaspalan tapi fungsional jalan,” kata Hery via WhatsApp.

Politisi Golkar itu menyebutkan, anggaran Rp10 miliar itu bersifat gelondongan dan belum ada titik-titik pengunaan, artinya belum diketahui berapa besaran anggaran yang akan digelontorkan Pemprov untuk perbaikan jalan poros Lambuya-Motaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Abdul Rahim belum mau memberikan komentar terkait hal ini, beberapa kali dihubungi via telepon selulernya Rahim tidak menjawab. Upaya konfirmasi juga dilakukan via WhatsApp miliknya, namun sampai berita ini ditulis Rahim belum memberikan tanggapan.

Sebagai imformasi, saat ini aksi blokade jalan yang dilakukan massa AMKPB yang menuntut perbaikan jalan masih terus berlangsung. Tercatat aksi ini sudah memasuki hari ke-7. Meski begitu Pemprov Sultra hingga saat ini belum memberikan respon atas aspirasi masyarakat Kecamatan Puriala.

“Kami tidak akan pernah mundur, aksi kami akan terus berlanjut sampai Pemprov datang menemui kami dan segera melakukan perbaikan jalan. Kami tidak peduli mau itu satu bulan bahkan satu tahun, kalau Pemprov tidak segera merealisasikan perbaikan, kami tidak akan meninggalkan tempat ini,” ujar Jenderal Lapangan aksi, Widodo. (A)

 


Kontributor : Restu Tebara
Editor: Muhamad Taslim Dalma

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib