iklan zonasultra

Tunggakan Pajak Randis Pemkab Kolaka Capai Rp800 Juta

Ilustrasi pajak
Ilustrasi

ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Tunggakan pajak kendaraan dinas (randis) Pemerintah Kabupaten Kolaka mencapai Rp800 juta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kolaka, Poitu Murtopo ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Aula Gedung DPRD Kolaka, Selasa (9/7/2019) membenarkan hal itu.

Ia mengaku, tunggakan pajak randis tersebut baru saja diketahui. Untuk itu, ia menginstruksikan kepada instansi terkait untuk melakukan verifikasi. Menurutnya, penunggakan pajak ini bukan hal yang disengaja.

iklan zonasultra

Secara teknis, lanjut Poito, sudah ada kendaraan dinas baik roda dua dan roda empat yang rusak dan pemiliknya sudah pindah tugas, namun tidak membayar pajak dan melaporkan ke instansi terkait.

“Baru kita temukan, sekarang kita mau verifikasi berapa jumlah kendaraan dinas yang rusak sehingga menunggak. Kita akan bayar, tapi kita mau lihat dulu kendaraannya,” jelasnya.

(Baca Juga : Kota Kendari Urutan Pertama Penunggak Pajak Randis di Sultra)

Perihal jumlah unit randis dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling besar tunggakannya, kata Poitu, masih dalam tahap pengecekan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkoordinasi dengan Samsat.

Menurutnya, persoalan seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab, dana untuk pembayaran pajak kendaraan dinas sudah dianggarkan oleh pemerintah melalui masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja ada kendaraan yang sudah rusak dan tidak layak pakai tapi tidak dilaporkan oleh penggunanya. Jadi penggunanya membiarkan begitu saja,” paparnya.

(Baca Juga : Bapenda Sultra Minta UPTD Tuntaskan Tunggakan Pajak Randis)

Ia mengungkapkan, seharusnya Samsat juga ada upaya untuk menyampaikan ke pemerintah, biar ditindaklanjuti pembayarannya. Dan ketika sudah diketahui jumlah randisnya, pemerintah akan segera melunasi tunggakan pajak tersebut.

Ia pun kembali mengimbau kepada pengguna randis agar selalu membayar pajak kendaraannya. Sementara terkait kendaraan yang bermasalah dan tidak tersedianya anggaran untuk pembayaran pajak agar segera dilaporkan. (a)

 


Kontributor : Sitti Nurmalasari
Editor : Kiki

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib