ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Selasa (29/10/2019).
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menuntut anggota parlemen yang baru saja dilantik pada Senin, 28 Oktober 2019 kemarin, dapat menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dalam mengawal kepentingan masyarakat Bumi Mekongga.
Baca Juga : 30 Anggota Legislatif Kolaka Resmi Dilantik
Apalagi, pelantikan 30 angggota dewan ini bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Sehingga, HMI Kolaka menginginkan ruh dan semangat perjuangan tetap tertanam saat menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan selama lima tahun ke depan.
Koordinator Lapangan, Umar mengatakan banyak tuntutan yang harus segera disikapi oleh anggota dewan yang baru ini. Kata dia, tak hanya terkait tuntutan fungsi dan hak, legislator juga diminta untuk dapat membuat beberapa perda yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Di antaranya, perda terkait peningkatan mutu dan kualitas hasil perikanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Selanjutnya, perda tentang penertiban proses pengelolaan sumber daya alam, contohnya pertambangan. Di mana menurutnya, banyak aktivitas pertambangan yang sudah sangat merugikan lingkungan dan masyarakat.
“Ini perlu penanganan serius, dengan membuat regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Umar.
Namun, dalam pembuatan perda tersebut, HMI Kolaka meminta agar ada keterlibatan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penyusunan, pembentukan, dan penetapannya. Agar, segala keputusan yang diambil betul-betul demi kepentingan masyarakat.
Beberapa anggota dewan yakni Musdalim Zakir, Kaharuddin, Umar Tebu, Hakim Nur Mampa, dan Andi Arna Iffah menerima kehadiran para pendemo tersebut.
Baca Juga : Sainal Amrin Jadi Ketua Sementara DPRD Kolaka
Menanggapi permintaan mahasiswa, Kaharuddin mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil keputusan, dikarenakan pelantikan terhadap anggota dewan masa jabatan 2019-2024, baru saja dilaksanakan.
Ditambah lagi, pihaknya belum melakukan rapat pembentukan fraksi-fraksi, komisi, dan termasuk perangkat dewan lainnya. Namun, apa yang menjadi tuntutan dan permintaan massa aksi, tetap akan ditindaklanjuti.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawal dan mengawasi proses pembangunan di Kabupaten Kolaka,” pungkasnya. (a)
Kontributor : Sitti Nurmalasari
Editor : Kiki
