ZONASULTRA.COM, KENDARI Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 menyebutkan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki indeks demokrasi terburuk se-Indonesia. Sultra berada di urutan ke 33 dari semua provinsi di Indonesia.
Anggota Dewan Pakar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Musda Mulia mengatakan, buruknya indek demokrasi di Sultra dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya buruknya pendidikan politik. Selain itu, juga disebabkan tidak berfungsinya kelompok kerja (pokja) provinsi.
Dewan pakar bergelar profesor ini mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tidak serius terhadap indeks demokrasi. Seharusnya, setelah BPS merilis laporan indeks demokrasi Indonesia, pemprov dapat mendiskusikannya di tingkat pokja.
Padahal, menteri polhukam sudah mengeluarkan surat edaran ke semua gubernur untuk mengaktifkan pokja. Lembaga ini menjadi institusi yang menganalisis hasil-hasil laporan BPS dan dapat mempelajari indikator-indikator apa saja yang lemah dan menguat.
Dengan demikian, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi, sungguh-sungguh berdasarkan pada data yang ada, tidak menyusun program berdasarkan angan-angan.
Jadi memalukan sekali sebenarnya. Tapi kok orang Kendari-nya (Susltra) ndak malu gitu. Kalau kita baca itu yang paling rendah di aspek institusi politik, jelas Musda di Kendari, Senin (15/6/2015)
Pertama tentang institusi pemilu KPU dan bawaslu, partai politik proses kaderisasinya tidak jelas. DPRD tidak memprioritaskan pembangunan pendidikan dan kesehatan. Lebih banyak proyek, dan institusi peradilannya bermasalah, tambahnya.
Indeks demokrasi Indonesia merupakan indeks pembangunan politik, meskipun di dalamnya ada tiga aspek yang diukur, yakni kebebasan sipil masyarakat, aspek hak-hak politik, dan aspek institusi demokrasi. Laporan indeks demokrasi merupakan potret daerah untuk mengkaji program prioritas.(*/Taslim)
