ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Yusran Silondae meminta agar Bupati Kolaka mengakomodir desakan tokoh masyarakat Pomalaa yang meminta pemekaran Kolaka Selatan menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kolaka.
Hal itu disampaikan Yusran usai bertemu Rektor Universitas Negeri Sembilan Belas November (USN) di Kolaka, Senin (07/09/2015) sore. Kehadiran Yusran di USN Kolaka untuk memberikan kuliah umum kepada Mahasiswa Baru (Maba) USN di Islamic Centre Kolaka. (Berita terkait: Pemekaran Kolaka Selatan, Bupati: Jangan Lahirkan Anak Kemudian Bunuh Induknya)
Menurut Yusran, usulan masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah harus direspon dengan baik oleh pemerintah agar tidak menimbulkan gejolak di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.
“Sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2004, Negara memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk melakukan pemekaran kabupaten. Silahkan dimanfaatkan. Pemerintah Daerah (Pemda) harus meresponnya dengan baik. Memang prosesnya panjang, mulai dari tingkat daerah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat yang diawali oleh inisiatif masyarakat,” katanya.
Yusran menilai, upaya pemekaran daerah menjadi DOB adalah hal yang wajar, asalkan tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan.
