Ketua KPUD Sultra Hidayatullah mengatakan, radiogram itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya karena secara kelembagaan tidak ditembuskan ke pihak-pihak terkait, termasuk KPUD Sultra, selaku lembaga
Ketua KPUD Sultra Hidayatullah mengatakan, radiogram itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya karena secara kelembagaan tidak ditembuskan ke pihak-pihak terkait, termasuk KPUD Sultra, selaku lembaga yang melaksanakan pilkada.
Surat ini liar, karena tidak masuk secara kelembagaan dan menimbulkan kecurigaan. Kenapa Muna Barat ikut, sedangkan Buton Tengah dan Buton Selatan tidak. Saya juga sudah laporkan pada KPU pusat dalam rapat pimpinan di Mataram dan KPU pusat bilang itu diabaikan saja, jelas Hidayatullah di Kendari, Sabtu (2/5/2015).
Hidayatullah menegaskan, Kabupaten Muna Barat tetap tidak bisa mengikuti pilkada seperti yang telah ditetapkan mendagri, akhir Maret lalu. Mendgari menegaskan, tiga daerah otonomi baru (DOB) di Sultra belum bisa melaksanakan pilkada pada tahun 2015.
Pihaknya juga akan melakukan klarifikasi ke kemendagri terkait radiogram tersebut. Menurutnya, jika benar hal itu berasal dari sekretariat jenderal keuangan kemendagri, berarti hal tersebut merupakan bentuk pelecehan dari keputusan mendagri sebelumnya.
JIka pun kemudian benar ada penambahan daerah yang akan ikut pilkada, Ketua KNPI ini menegaskan, KPUD Sultra akan menolak karena persiapan sudah selesai dan tahapan sedang berlangsung. Dan jika dilakukan perubahan jadwal, maka bukan hanya Mubar yang diikutkan tapi juga Buton Tengah dan Buton Selatan.(*/Ibnu)
