ZONASULTRA.COM, KENDARI Pelaksana tugas (Plt) bupati di beberapa daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 harus yang dianggap netral. Hal ini dikarenakan sejumlah realita bahwa kalangan birokrasi biasanya turut mengintervensi jalannya Pilkada.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sultra LM Taufan Alam mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Pasalnya selama ini hal yang tidak benar adalah birokrat yang bermain untuk memenangkan figur-figur tertentu.
Oleh karenanya kita coba membenahi Provinsi Sultra ini secara bertahap. Kita mulai dari sekarang dengan menetralkan PNS dengan tidak memasuki permainan politik. Salah satu langkahnya adalah bagaimana membuat para plt menjadi bagian dari kenetralan itu sendiri, Kata Taufan di sekretariat DPRD Provinsi Sultra, Senin (18/5/2015).
Salah satu metodologi penempatan plt yakni dengan penyilangan misalnya yang akan menjadi plt bupati di Buton Utara maka jangan putra Buton Utara, sehingga Plt itu tidak memiliki kepentingan langsung. Hal itu menurut Taufan dapat menjadi upaya yang dapat mencegah kepentingan kelompok.
Jika dengan adanya upaya itu masih ada juga yang coba bermain maka menjadi tugas Komisi I untuk mengawasi dan meluruskan. Taufan mengatakan pihaknya tetap akan terjun langsung untuk mengawasi tetapi yang terpenting dalam proses awal ini pihaknya meminta Pemprov agar dapat menurunkan plt bupati yang netral.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Gubenur Sultra Nur Alam akan segera menurunkan plt bupati di Kabupaten Muna, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Wakatobi yang akan menggelar pilkada Desember 2015. Terkecuali Kolaka Timur yang memang telah memiliki pejabat bupati. (**Taslim)
