ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Tiga pasca liburan akhir tahun 2015, sejumlah kantor pemerintah di kabupaten Konawe Utara masih kosong.
Tentunya, tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab (Konut) cukup memprihatinkan.
Ironisnya lagi, Bupati Konut Aswad Sulaiman di akhir kepemimpinannya tak mampu berbuat banyak, bahkan terkesan membiarkan perilaku abdi negara itu. Belum lagi, jenderal PNS dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pimpinan tertinggi PNS di wilayah itu juga tidak tegas.
Hal tersebut juga didukung dengan sikap Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang cenderung pasif dan tak mampu berbuat apa-apa.
Kejadian tersebut membuat Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Kabupaten Konut, Maharudin Lahua angkat bicara. Dia mengatakan, kedisiplinan PNS mengalami penurunan yang sangat drastis.
“Saya melihat beberapa bulan terakhir ini, sebelum pilkada maupun sesudah pilkada praktis menurun pegawai yang tidak masuk kantor menjalankan tugas,” kata Maharudin Lahua, Rabu (6/1/2016).
Ia bahkan menuding, apa yang terjadi di awal tahun 2016 merupakan tolak ukur ketidaktegasan pemerintah setempat dalam meningkatkan pelayanan publik. Padahal semestinya, PNS diangkat dengan tugas melayani rakyat.
Menurutnya, mestinya Sekda menjatuhkan sanksi tegas kepada PNS yang tidak disiplin.
“Boleh dikatakan Bupati, Sekda dan BKD mandul menangani PNS. Tidak ada ketegasan dari pucuk pimpinan, artinya pengambil kebijakan tertinggi di Konut itu kan ada Bupati, kemudian ada Sekda selanjutnya ada BKD,” ujarnya.
Lebih jauh Maharudin, juga menyayangkan sikap DPRD Konut yang terkesan tutup mata dan telinga melihat masalah tidak disiplinnya PNS di wilayah itu. Bahkan, pihaknya secara kelembagaan melihat belum adanya keseriusan antara eksekutif dan legislatif.
“Mereka (DPRD) sebenarnya ini melakukan pembiaran, saya kira DPRD itu punya tanggung jawab moral maupun kelembagaan. Apalagi DPRD ini dapur rakyat yang seharusnya ketika terjadi ketimpangan utamanya kedisiplinan PNS seharusnya DPRD ini berbuat dan mengambil sikap,” sesalnya.
Menanggapi sorotan LSM itu, Ketua Komisi 1 DPRD Konut, Rasmin Kamil membantah jika DPRD Konut tak bertaring dan terbilang mandul. Ia menegaskan, jika permasalahan kedisiplinan PNS di wilayah tersebut merupakan ruang lingkup masing-masing instansi.
“Di PNS itu ada pimpinan praja tertinggi dalam hal ini Sekda untuk memberikan pembinaan. Betul DPRD ada fungsi pengawasan termasuk kedisiplinan pegawai. Tapi kan tidak mungkin setiap menit mau menelusuri keberadaan pegawai satu persatu,” kata Rasmin Kamil.
Rasmin Kamil mengaku akan menindaklanjuti keresahan masyarakat Konut, karena Komisi 1 DPRD Konut yang membidangi pemerintahan telah melakukan pertemuan dengan Sekda, Ihwan Porosi membahas ketidakhadiran para PNS.
“Tadi kami sudah melakukan sidak diruangan Sekda, salah satu hal yang kami pertanyakan keberadaan PNS. Memang kondisinya ada juga beberapa SKPD yang tidak terlihat aktifitasnya. Namun, sekali lagi kita juga harus pahami karena habis libur panjang tahun baru masih ada yang belum sepenuhnya beraktifitas minggu pertama tahun ini. Kalau dikatakan DPRD tidak bertaring itu pernyataan yang tidak mendasar,” tandasnya.
Sementara Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Konut, Ihwan Porosi membenarkan jika kedisiplinan PNS diwilayah itu sangat minim. Dirinya mengungkapkan kesadaran abdi negara pada lingkup pemda Konut sangat memprihatinkan
Untuk itu, pihaknya sementara menunggu laporan dari badan kepegawain daerah (BKD), terkait absensi pegawai yang belum menghadiri perkantoran untuk selanjutnya dilakukan penindakan.
“Bisa jadi ketidakhadiran mereka tidak dipengaruhi hanya semata-mata faktor tahun baru. Tetapi faktor pasca Pilkada, tidak bisa dijadikan alasan. Sebenarnya ini sudah pelanggaran, seharusnya pasca libur sudah harus masuk kantor,” kata Plt Sekda Ihwan Porosi .
Penulis : Mumu
Editor : Kiki
