Tampilan Desktop

Bentuk Struktur Baru, Ini Kepengurusan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sultra
145 Dibaca

 Bentuk Struktur Baru, Ini Kepengurusan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sultra

KPPI Sultra – Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) tingkat Provinsi di Hotel Plaza In Kendari, Minggu (27/11/2016). Adapun yang terpilih sebagai ketua adalah Suleha A. Bahar (kiri). (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kepengurusan inti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali terbentuk melalui Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) di Hotel Plaza In Kendari, Minggu (27/11/2016). Adapun yang terpilih sebagai ketua adalah Suleha A. Bahar, Sekretaris Trinop Tijasari, dan Bendahara Nurlianti.

Suleha mengatakan sebenarnya KPPI di Sultra sudah ada sejak 5 tahun lalu hanya saja dianggap mati suri karena tidak ada aktifitas yang berarti. Olehnya, tujuan ke depan keberdaan KPPI yang berasal dari unsur lintas partai politik adalah untuk mengawal eksistensi perempuan dalam berpolitik.

“Yang dihimpun disini adalah perempuan yang terjun atau berjuang dalam dunia politik. Kita akan fokus pada kerja-kerja agar bagaimana banyak keterwakilan kita di DPRD maupun DPR RI. Utamanya menghadapi Pilcaleg 2019,” ujar Suleha.

Untuk di Sultra keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota masih sangat minim, terkecuali DPRD provinsi yang sudah cukup banyak. Begitu pula yang duduk di pimpinan DPRD, yang ada hanya di Kolaka Timur duduk sebagai ketua dan Konawe Selatan wakil ketua.

Masalah selama ini yang dihadapi perempuan di Sultra untuk tampil di dunia politik atau bergabung di partai adalah kendala finansial padahal secara kompetensi tidak kalah dengan laki-laki. Olehnya kata Suleha, KPPI akan mendorong penyelesaian masalah dan melatih perempuan di Sultra untuk terjun di politik.

Di tempat yang sama, Sekrtaris Umum KPPI yang membuka Muswilub, Dwi Setyaniwati mengatakan perempuan yang sudah ada di parlemen maupun eksekutif diharapkan bisa menjadi penyambung aspirasi perempuan. Hal itu tidak lain untuk meningkatkan kesejahtraan perempuan yang bermartabat, anak-anak, dan keluarga.

“Kalau anggota DPRD perempuan tidak memiliki sensitifitas terhadap persoalan terkait perempuan anak dan keluarga bagaimana mungkin kita bisa berharap pada anggota DPRD yang lain,” kata Dwi.

Ketika kesejahtraan perempuan yang bermartabat dapat dibangun maka bisa membangun opini publik yang baik bahwa keberadaan perempuan tidak hanya sebagai pelengkap. Lanjut Dwi, meskipun perempuan sudah berada di lembaga politik tapi kalau hanya sebagai pemanis maka tidak akan menguntungkan bagi perjuangan perempuan. (B)

 

Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor: Jumriati

JN ZonaSultra

View all contributions by JN ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com