ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kabupaten Muna Barat (Mubar) di bawah kendali Penjabat (PJ) Bupati LM Rajiun Tumada, gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan opini laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pj bupati Mubar di Kantor BPK Sultra, Rabu (27/7/2016).
Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widyatmantoro mengatakan secara umum pada Laporan Keuangan Mubar tahun anggaran 2015 masih ditemukan permasalahan. Yaitu pertama, terdapat belanja pegawai serta belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.
Kedua, terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggara) tahun anggaran 2014 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.
“Masalah ketiga, pelaksanaan kegiatan yang tidak didukung anggaran yang tepat. Masalah keempat yakni terdapat asset tetap yang belum selesai dikerjakan,” kata Widyatmantoro.
Masalah kelima yang terdapat di Mubar adalah terdapat salah penyajian saldo utang jangka pendek lainnya. Terakhir, masalah keenam yakni terdapat kesalahan pada laporan perubahan ekuitas (istilah akuntansi tentang kepemilikan dalam bentuk nilai uang).
Menanggapi hal itu, Bupati Mubar LM Rajiun beralasan gagalnya meraih WTP lebih dikarenakan daerahnya itu yang masih tergolong daerah otonomi baru (DOB). Mubar merupakan salah satu kabupaten di Sultra, hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada pertengahan tahun 2014.
“Sebagai DOB, Kabupaten Muna Barat menghadapi permasalahan kekurangan SDM (sumber daya manusia) pengelola keuangan daerah dan akan segera melakukan langkah perbaikan,” kata Rajiun. (B)
Reporter : Muhammad Taslim Dalma
Editor : Kiki
