ZONASULTRA.COM,BURANGA– Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pembaharu Buton Utara (IP2-BUTUR) berunjukrasa di depan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Buton Utara (Butur) Rabu (24/8/2016).
Massa menuntut BPMD Butur untuk memproses indikasi manipulasi data di Desa Laangke, dan mendesak inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pemerintah dan pembangunan Desa tersebut.
“Undang-undang tentang desa jelas,bahwa desa sangat mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan transparan,” ungkap Hasran Jufri, kordinator aksi lapangan.
Menurutnya, manipulasi data itu terkait soal pergantian aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu yang terjadi sejak 2014 sampai saat ini.
“Padahal sangat jelas dalam surat keputusan BPD dalam masa kerja 2013-2019, kalau pun ada pergantian harus dilakukan musyawarah dan ditandai terbitnya surat keputusan pemberhentian pengangkatan BPD baru dari Bupati. namun sampai hari ini tidak ada,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPMD Butur melalui Kasubag Perencanaan Laode Tusar saat konfirmasi di ruang kerjanya mengungkapkan, bahwa pergantian BPD hanya asumsinya para unjukrasa saja karena sudah ada surat keputusannya dari pemerintah desa.
Pasalnya, Surat Keputusan (SK) pergantian itu per tanggal 15 Mei 2015. Hanya kelirunya, kepala Desa Laangke dalam Anggara Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2016 masih melampirkan SK lama yang belum ada pergantianya.
“Jadi itu permasalahannya hanya kurang komunikasi saja antara pemerintah desa dengan masyarakat,” tukasnya. (C)
Reporter : Darmawan
Editor : Kiki
