DKPP Outlook 2017 Sultra Peringkat 4 Jumlah Pengaduan Terbanyak

0
DKPP Outlook 2017 Sultra Peringkat 4 Jumlah Pengaduan Terbanyak
DKPP OUTLOOK - Jimly Asshiddiqie dalam DKPP Outlook 2017 Refleksi dan Proyeksi Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu di Aryaduta Hotel Jakarta, Rabu (14/12/16). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)
DKPP Outlook 2017 Sultra Peringkat 4 Jumlah Pengaduan Terbanyak
DKPP OUTLOOK – Jimly Asshiddiqie dalam DKPP Outlook 2017 Refleksi dan Proyeksi Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu di Aryaduta Hotel Jakarta, Rabu (14/12/16). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menduduki peringkat empat dalam kategori daerah dengan jumlah pengaduan terbanyak setelah Sulawesi Tengah (Sulteng) per 1 Desember 2016. Peringkat pertama pengaduan terbanyak diraih oleh Papua sebanyak 26 pengaduan (8,61%), Provinsi Sumatera Utara sebanyak 24 pengaduan (7,95%), Provinsi Sukteng sebanyak 22 pengaduan (7,28%), Provinsi Sultra 22 pengaduan (7,28) dan Provinsi Aceh sebanyak 20 pengaduan (6,62%).

Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini dalam acara DKPP Outlook 2017 Refleksi dan Proyeksi Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu. “Sultra pendatang baru dan jumlahnya semakin meningkat pengaduanya,” kata Hidayat dalam paparannya di Balroom Aryaduta Hotel Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Disampaikan juga bahwa Kabupaten Buton mendapat posisi ketiga sebagai Kabupaten/Kota dengan jumlah pengaduan terbanyak setelah Kota Manado dan Nias Selatan di peringkat pertama.

Pada kesempatan yang sama Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie melihat secara positif bahwa banyaknya pengaduan dikarenakan masyarakatnya egaliter dan aktif dalam proses berpolitik. “Tapi negatifnya tentu keaktifan dan progresifitasan warga itu harus disalurkan sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku,” ujar Jimly saat dikonfirmasi awak Zonasultra.

Menurutnya jika memang menemukan masalah langsung laporkan saja sesuai dengan prosedur. Apa yang sudah dilakukan masyarakat maupun pasangan calon yang punya kepentingan melapor ke DKPP merupakan langkah yang tepat.

“Jadi jumlah pengaduan itu jangan juga dilihat negatif saja, tapi itu gambaran aktifnya masyarakat. Kemudian tidak didiamkan saja, kita punya kesempatan untuk memperbaiki melalui persidangan terbuka,” tutup mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Dalam kesempatan ini Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad beserta jajarannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro beserta jajarannya serta perwakilan lembaga terkait penyelenggaraan pemilu.  (B)

 

Reporter: Rizki Arifiani
Editor  :  Tahir Ose

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here