ZONASULTRA.COM, UNAAHA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, menilai pengelolaan aset dilingkungan pemerintah daerah (Pemda) setempat masih jauh dari harapan, bahkan bisa dikatakan amburadul. Pasalnya, masih adanya sejumlah aset daerah yang kini berada di luar. Pemda setempat seperti tidak mempunyai niat untuk segera menertibkannya.
Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara mengaku kinerja SKPD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah masi minim, itu dilihat dari banyaknya aset daerah yang berada diluar bahkan ada juga yang sudah tidak diketahui keberadaannya.
Hal itu juga menjadi penyebab Kabupaten Konawe belum bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Kalau saya tidak salah Konawe dalam kurung waktu empat tahun ini belum berhasil mendapatkan WTP atau mentok di predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), inilah yang harus kita benahi agar opini WTP bisa kita capai,” kata Gusli di rung kerjanya, Senin (31/8/2015).
Menuut Gusli, beberapa hal yang juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset seperti saling klaim aset antara wilayah induk dan wilayah pemekaran, seperti yang terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), dimana daerah itu masih terdapat enam aset Konawe yang nilainya mencapai Rp.60 Miliar.
Ditempat terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, Ferdinan mengaku jika Pemda Konawe saat ini memiliki piutang dengan rekanan sekitar Rp.65 miliar. Meski begitu dirinya enggan menyebutkan kepada siapa dan kapan aset tersebut dikembalikan.
“Yang jelas kita akan tertibkan, namun ada beberapa aset yang belum bias kita tarik, seperti kendaraan dinas mantan Pj Bupati Konkep Nur Sinapoy serta beberapa aset lainnya,” kata Ferdinan.
