ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sejumlah anggota DPRD Kota Kendari, mengusulkan agar di APBD 2017 mendatang menganggarkan perjalanan ke luar negeri. Hal ini mereka sampaikan dalam rapat paripurna internal, Senin (31/10/2016).
Aladin, anggota DPRD kota Kendari asal PAN mengatakan, perjalanan keluar negeri ini sangatlah penting untuk menambah pengetahuan bagi anggota DPRD kota Kendari tentang bagaimana proses pemerintahan maupun sistem legislasi di luar negeri.
Selain itu kata politisi asal Kecamatan Kadia dan Wuawua ini, ada tiga hal penting yang perlu dikonsultasikan ketika perjalanan dinas luar negeri ini dilaksanakan.
Tiga hal penting tersebut yakni, masalah ketenaga kerjaan, masalah PDAM dan masalah sistem pendidikan.
Akan tetapi usulan dari Aladin ini tidak serta merta disetujui oleh anggota DPRD Kota Kendari lainnya, La Ode Lawama dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, masih banyak hal yang sangat penting untuk diterapkan di Kota Kendari ketimbang harus menganggarkan perjalanan dinas keluar negeri.
“Saya dari Fraksi PDI Perjuangan terang-terangan menolak usulan ini, sebab saya menilai hal ini masih tidak terlalu penting dan masih ada hal yang penting untuk dilakukan di Kota Kendari seperti pembenahan infrastruktur dan beberapa hal yang menyangkut kepentingan umum, “jelasnya, di aula DPRD Kota Kendari, Senin (31/10/2016).
Menimpali pernyataan Lawama, anggota DPRD Kota Kendari, Samsuddin Rahim menerangkan, dirinya secara pribadi tidak sepakat dengan adanya program kunjungan luar negeri.
Tetapi kalaupun nantinya program ini disetujui maka pihaknya menginginkan negara yang menjadi tujuan studi banding memiliki kesamaan secara geografis dengan Kota Kendari.
Negara yang paling mungkin dijadikan tujuan kata, calon pengganti Abdul Rasak sebagai ketua DPRD Kota Kendari ini adalah Malaysia. Dirinya menilai Malaysia layak dijadikan sebagai negara tujuan studi banding lantaran negara ini memiliki kesamaan persoalan dengan Indonesia baik dari segi pendidikan maupun ketenaga kerjaan. B
Sedangkan Wakil Ketua DPRD kota Kendari, Husain Machmud menuturkan, pihaknya menilai jika memang program ini akan dilaksanakan, hendaknya harus ditunjang dengan dasar yang jelas. Untuk itu, dalam rapat paripurna internal DPRD kota Kendari hal tersebut ditunda untuk dimasukkan dalam usulan anggaran sekretariat DPRD kota Kendari. (B)
Reporter : M Rasman Saputra
Editor : Tahir Ose
